PPKI: Sejarah, Tugas, Sidang, dan Tokohnya

Diposting pada

PPKI memiliki kepanjangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan merupakan salah satu lembaga paling penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Sebelum dibentuknya lembaga ini, sudah terlebih dahulu dibentuk lembaga yang dinamakan BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang.

Ketika tugas BPUPKI dianggap telah selesai, maka dibentuklah organisasi Dokuritsu Junbi Inkai atau yang kita kenal sebagai PPKI untuk melanjutkan persiapan menuju kemerdekaan Indonesia.

Pada artikel ini, kita akan membahas secara lebih lanjut mengenai PPKI, sejarahnya, tokoh-tokohnya, serta tugas-tugasnya dalam mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Sejarah Terbentuknya PPKI

Kedudukan Jepang dalam Perang Dunia II semakin terdesak sehingga komando Jepang di wilayah selatan melakukan rapat pada akhir bulan Juli 1945 di Singapura.

Kesepakatan yang dicapai adalah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945.

Melemahnya kekuasaan Jepang terhadap sekutu membuat anak muda dan tokoh nasional Indonesia mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Sehingga pada tanggal 7 Agustus 1945 disetujui untuk membentuk PPKI yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakilnya Mohammad Hatta.

Dokuritsu Junbi Inkai dibentuk atas persetujuan Jenderal Terauchi yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan BPUPKI yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia.

Jenderal Terauchi merupakan panglima tertinggi dari angkatan perang Jepang di wilayah Asia Tenggara yang bermarkas di Saigon, Vietnam.

Tanggal 9 Agustus 1945 Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dan Dr. Radjiman Wedyodiningat berangkat ke Dalat Vietnam tempat markas Jenderal Terauchi.

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengetahui perkembangan lanjutan perihal sikap Jepang bagi rencana kemerdekaan Indonesia.

Terauchi memberikan pidato singkat bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada hari ini juga secara resmi dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pada pertemuan ini disepakati 3 hal yaitu

  1. Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia setelah semua persiapan kemerdekaan selesai. Awalnya dapat dimulai dari pulau Jawa kemudian berangsur-angsur ke wilayah yang lainnya.
  2. Pelaksanaan kemerdekaan akan diserahkan kepada PPKI, kesepakatan tanggal kemerdekaan adalah di tanggal 18 Agustus 1945.
  3. Wilayah Indonesia meliputi seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Adapun wilayah Irian jaya sekarang disebut Papua dan Timor Timur sekarang disebut Timor Leste sebenarnya tidak menjadi wilayah jajahan Hindia Belanda. Akan tetapi, melalui proses yang panjang, para pendiri bangsa Indonesia berhasil untuk menyatukan seluruh nusantara.

Pada tanggal 10 Agustus 1945 kedua tokoh tersebut kembali ke Jakarta setelah transit di Singapura.

Setelah itu, Ir. Soekarno berpidato yang isinya

Jika beberapa waktu lalu saya mengatakan bahwa bangsa Indonesia akan merdeka sebelum tanaman jagung berbuah, maka sekarang saya mengatakan bahwa bangsa Indonesia akan merdeka sebelum tanaman jagung tersebut berbunga

Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa bangsa Indonesia akan segera meraih kemerdekaannya.

Selanjutnya pada tanggal 12 Agustus PPKI ini mulai bekerja dan melakukan tugasnya. Akan tetapi golongan muda tidak puas dengan PPKI karena merasa lembaga ini adalah buatan Jepang.

Di sisi lain lembaga ini sangat diperlukan untuk dapat mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Semua keputusan yang diambil secara kelembagaan akan ditangani oleh PPKI.

Ir. Soekarno sudah menjelaskan kepada golongan muda bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang akan tetapi perjuangan seluruh lapisan bangsa Indonesia dalam merebut dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Peristiwa Rengasdengklok

Awalnya pada tanggal 16 Agustus 1945 PPKI akan melakukan sidang karena peristiwa Rengasdengklok. Peristiwa ini ada hubungannya dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu di tanggal 15 Agustus 1945.

Golongan muda seperti Adam Malik, Soekarni,  Sutan Sjahrir, Kusnaini, Soedarsono, Soepomo, dan kawan-kawan lainnya tetap mendesak Ir. Soekarno untuk segera diadakan proklamasi kemerdekaan.

Akan tetapi golongan tua tetap menolak dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan secara matang.

Lalu pada pukul 04.30 WIB yaitu pada pagi hari, golongan muda menculik Ir. Soekarno an Drs. Mohammad Hatta ke Rengasdengklok untuk dapat menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Mereka mendesak untuk segera dilakukan pembacaan proklamasi. Awalnya pembacaan akan dilaksanakan di rumah Djiaw Kie Siong di Rengasdengklok.

Akan tetapi setelah pembicaraan yang panjang mereka memutuskan untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta yang sekarang dikenal sebagai tugu proklamasi.

Keesokan harinya di tanggal 17 Agustus 1945 pembacaan naskah proklamasi resmi dilakukan.

 

Tugas PPKI

Tugas PPKI

Tugas utama dari PPKI adalah membantu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang awalnya sudah dilakukan oleh BPUPKI.

Selanjutnya mereka bertujuan untuk dapat mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tugas penting lainnya adalah untuk membuat tata dan struktur kenegaraan.

Secara umum, tujuan-tujuan dari dibentuknya PPKI dapat dirangkum oleh 4 poin yang antara lain adalah

  1. Menyusun dan mengesahkan konstitusi
  2. Menyusun dan mengesahkan dasar negara
  3. Mempersiapkan dan membentuk pemerintahan
  4. Memperjelas wilayah Indonesia

Agar kalian lebih paham, dibawah ini akan dijelaskan dengan lebih rinci keempat tugas utama dari PPKI yang sudah disebutkan diatas

Menyusun dan Mengesahkan Konstitusi

Menurut Ir Soekarno, kemerdekaan sebuah negara harus dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu metoda deklaratif dan juga proklamatif. Perbedaannya terletak pada pengertian dan juga isinya.

Proklamasi adalah pernyataan bahwa suatu negara sudah merdeka dan berdaulat.

Sedangkan, deklarasi harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung serta pemenuhan unsur terbentuknya negara yang salah satunya adalah konstitusi dasar negara tersebut.

Disini, tugas PPKI adalah untuk merumuskan dan juga merencanakan dasar konstitusi yang akan melandasi keberjalanan negara Indonesia.

Pada akhirnya, lembaga ini menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi yang mendasari keberjalanan negara Indonesia dan juga menjadi sumber hukum-hukum yang berlaku.

 

Menyusun dan Mengesahkan Dasar Negara

Dasar negara adalah hal yang paling penting dalam suatu negara karena mendasari segala aktivitas, ideologi, dan juga regulasi-regulasi yang ada di negara tersebut.

Dasar negara akan menjadi pedoman bagi pemerintahan untuk membentuk regulasi, hukum dan juga arah gerak suatu negara. Dasar ini juga akan berperan penting dalam proses penegakkan hukum dan bagaimana pemerintahan menjalankan suatu negara.

Untuk rakyat dari negara tersebut, dasar negara ini akan menjadi pedoman dan juga pandangan hidup yang melandasi kepribadian bangsa.

Umumnya, dasar negara ini tercantum dalam konstitusi dasar suatu negara yang mana di Indonesia dasar negaranya adalah Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Disini, PPKI juga berperan untuk merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia.

 

Mempersiapkan dan Membentuk Pemerintahan

Adanya pemerintahan yang jelas, kuat, dan berdaulat sangatlah penting bagi berdirinya suatu negara yang baru. Tanpa adanya pemerintahan yang kuat, suatu negara pasti akan mengalami anarkisme dan kerusuhan.

Oleh karena itu, PPKI juga bertugas untuk merumuskan dan membentuk pemerintahan di Indonesia.

Disini, membentuk pemerintahan termasuk merumuskan tugas, fungsi, beserta wewenang dari presiden dan wakil presiden, lembaga negara lainnya, serta hal-hal lain yang membantu terlaksananya pemerintahan dalam suatu negara.

 

Memperjelas Wilayah Indonesia

Negara yang merdeka dan berdaulat juga harus memiliki batas wilayah yang jelas dan terbukukan dengan baik.

Tanpa batas wilayah yang jelas, maka suatu negara akan sangat rawan mengalami konflik dengan negara-negara tetangganya. Batas yang jelas juga mengurangi potensi pencurian sumber daya alam oleh perusahaan multinasional ataupun negara lain.

Oleh karena itu, PPKI pun memiliki tugas untuk menetapkan batas-batas wilayah Indonesia yang sah.

Akhirnya, wilayah Indonesia sekaranglah yang menjadi batas-batas Indonesia secara sah. Wilayah Indonesia bermulai dari Sabang hingga Merauke, dan dari Miangas, hingga pulau Rote.

 

Sidang PPKI

Sidang PPKI

Tugas-tugas PPKI yang sudah dijelaskan diatas dirumuskan dalam sidang-sidang yang dilakukan oleh lembaga ini. PPKI bersidang sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945, dan 22 Agustus 1945.

Sidang pertama diadakan di Jalan Pejambon Jakarta terjadi permusyawarahan perihal sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta.

Kelompok non-Muslim dari timur, kelompok kebatinan, dan golongan nasionalis keberatan dengan bahasa “menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” sehingga atas dasar nasionalisme dan toleransi, kaum Muslim setuju untuk mengubah sila pertama Pancasila seperti saat ini.

Adapun hasil dari sidang pertama di tanggal 18 Agustus 1945 adalah:

  1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar.
  2. Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden.
  3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu presiden sebelum terbentuknya Lembaga Negara DPR dan MPR.

Selanjutnya pada sidang kedua PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus, didapatkan hasil sidang sebagai berikut

  1. Membentuk kabinet yang terdiri atas 12 Kementerian dan 4 Menteri Negara
  2. Membentuk Pemerintah Daerah yang masing-masing dipimpin oleh Gubernur.

Kemudian, pada sidang ketiga PPKI di tanggal 22 Agustus 1945 dihasilkanlah rumusan sebagai berikut

  1. Pembentukan Komite Nasional selain telah dibentuknya Komite Nasional Pusat
  2. Pembentukan Partai Nasional sebagai partai politik
  3. Pembentukan badan Keamanan Rakyat (BKR)

Hasil-hasil perumusan negara yang terjadi pada 3 sidang PPKI ini berperan sangat besar dalam membangun fondasi-fondasi pemerintahan dan juga kedaulatan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan.

 

Tokoh PPKI

Tokoh PPKI

Pengurus dan keanggotaan PPKI berjumlah 21 orang yang merupakan gabungan dari wakil seluruh kelompok masyarakat di tanah air.

Mereka berasal dari berbagai pulau di Indonesia yang mewakili berbagai lapisan masyarakat dan kelompok kepentingan yang sama-sama memiliki semangat memerdekakan bangsa Indonesia.

Lembaga ini diketuai oleh Ir. Soekarno dengan wakilnya Drs. Mohammad Hatta.

Sedangkan keanggotaan 21 orang tersebut yaitu 12 orang dari Pulau Jawa, 3 orang dari Pulau Sumatera, 2 orang dari Pulau Sulawesi (Celebes), 1 orang dari Pulau Kalimantan (Borneo), 1 orang dari Kepulauan Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang dari perwakilan etnis Tionghoa.

Selain Ir. Soekarno dan juga M. Hatta, berikut ini adalah para perwakilan daerah yang menjadi anggota PPKI

  • Soepomo
  • Radjiman Wedyodiningrat
  • Soeroso
  • I Goesti Ketoet Poedja
  • Soetarjo Kartohadiekoesoemo
  • G.S.S.J Ratulangi
  • Abdul Wahid Hasyim
  • Otto Iskandardinata
  • Abdoel Kadir
  • Pangeran Soerjohamidjojo
  • Pangeran Poerbojo
  • Mohammad Amir
  • Abdul Abbas
  • Ki Bagus Hadikusumo
  • Mohammad Hassan
  • Andi Pangerang
  • A.H. Hamidan
  • Johanes Latuharhary
  • Yap Tjwan Bing

Lalu, tanpa sepengetahuan Jepang, lembaga ini menambah anggotanya sejumlah 6 orang untuk dapat melakukan tugas-tugas operasional yaitu

  • Achmad Soebardjo
  • Sayuti melik
  • Ki Hadjar Dewantara
  • R.A.A. Wiranatakoesoema
  • Kasman Singodimedjo
  • Iwa Koesoemasoemantri

Itulah sejarah PPKI dan sedikit tentang perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan.

Semoga dapat meningkatkan pengetahuan kalian tentang salah satu organisasi yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan juga bisa menjadi teladan serta inspirasi untuk mengisi kemerdekaan Indonesia yang telah susah payah diraih oleh para pendahulu bangsa ini.

Iqbal Hakim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *