Perjanjian Tuntang: Latar Belakang, Tokoh, dan Isinya

Diposting pada

Perjanjian Tuntang merupakan sebuah perjanjian penyerahan kekuasaan yang juga kerap disebut sebagai Kapitalisasi Tuntang.

Perjanjian ini membahas mengenai penyerahan kekuasaan dari pihak Pemerintahan Hindia Belanda kepada pihak Pemerintahan Inggris untuk menguasai Indonesia.

Hal itulah yang menjadi awal mula Indonesia dijajah oleh bangsa Inggris, dan pemerintahan di Nusantara dikuasai oleh T. Stamford Raffles.

Kesepakatan tersebut terjadi di daerah Semarang, lebih tepatnya di desa Tuntang, sesuai dengan nama perjanjiannya. Lokasi desa tersebut ada di pinggir Sungai Tuntang dan Danau Rawa Pening.

Diketahui bahwa desa tersebut merupakan tempat yang sering digunakan oleh pihak Pemerintahan Hindia Belanda untuk beristirahat.

Sebagai salah satu perjanjian yang penting dan mempengaruhi laju penjajahan asing di Indonesia, maka kita sebagai pelajar harus mengetahui dan memahami perjanjian tuntang ini.

Latar Belakang Perjanjian Tuntang

Latar belakang perjanjian tuntang

Secara umum, terdapat beberapa hal yang membuat Belanda kesulitan untuk mempertahankan pemerintahan kolonialnya di Indonesia. Kesulitan-kesulitan inilah yang nantinya akan mendorong belanda untuk menyerahkan kekuasaan ke Inggris Raya.

Secara umum, terdapat 3 alasan yang mendasari kapitulasi Belanda terhadap Inggris di Tuntang. Ketiga alasan tersebut adalah

  • Kebangkrutan VOC
  • Perang antara Inggris dan Prancis
  • Kegagalan Gubernur Jendral Hindia Belanda

Agar kalian lebih paham, akan dijelaskan secara lebih rinci dibawah ini

Kebangkrutan VOC

Adanya kebangkrutan yang dialami oleh perusahaan dagang VOC menyebabkan VOC dihapuskan, tepatnya di tahun 1799. Kemudian urusan administrasi terkait kepulauan langsung diberikan pada pihak pimpinan dari Belanda.

Kebangkrutan ini disebabkan oleh banyak sekali hal, namun yang utamanya adalah korupsi. Berikut ini adalah beberapa penyebab kebangkrutan VOC

  • Korupsi yang merajalela di kalangan pejabat VOC
  • Kurang cakapnya pejabat VOC dalam mengatur keuangan dan kegiatan perdagangan
  • Kerugian yang terus menerus karena harus melawan gerilya pahlawan kemerdekaan

Selepas kebangkrutan perusahaan ini, ditemukan bahwa terdapat banyak sekali hutang yang sudah diakumulasi dan harus dibayarkan oleh pemerintahan Belanda.

Hal ini membuat Belanda kesulitan untuk memperkuat kekuatannya di Indonesia sembari mempertahankan tanahnya di Eropa yang sedang mengalami peperangan Napoleonik.

Setelah Belanda kalah dari Prancis, Napoleon Bonaparte yang merupakan kaisar dari Prancis memberikan kekuasaan kepada Louis Bonaparte, yang tidak lain merupakan saudaranya untuk menjadi Raja dari Belanda.

Setelah mendapatkan kekuasaan, Raja Louis mengangkat seorang gubernur jenderal yaitu H. W. Daendels.

Sebagai tugas dari seorang gubernur jenderal, Daendels wajib menjamin perlindungan dari pulau Jawa terhadap serangan yang dilakukan Inggris serta mengupayakan kondisi keuangan pemerintah yang bersih.

Upaya-upaya Daendels inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal dari terjadinya perjanjian Tuntang.

 

Perang Antara Inggris dan Prancis

Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, kewenangan pemerintahan di daerah Hindia Belanda sudah dipindahkan ke tangan pemerintah Belanda.

Pada saat itu, Belanda sudah dikuasai oleh Prancis karena kalah dalam peperangan Napoleonik di Eropa.

Oleh karena itu, pasukan koalisi yang mana salah satunya adalah Inggris berupaya untuk menyerang basis kekuatan Prancis dengan cara menyerang daerah-daerah kolonial Belanda.

Salah satu daerah yang ditarget adalah Hindia Belanda karena memiliki sumber daya alam yang sangat banyak.

Oleh karena itu, Inggris berupaya untuk menyerang Belanda dan menguasai Hindia-Belanda. Selain untuk melemahkan Prancis, upaya ini juga untuk memperkuat posisi British East India Company dan para pedagang Inggris di Semenanjung Malaya.

 

Kegagalan Gubernur Jenderal Hindia Belanda

Sebagai langkah awal kepemimpinannya di Hindia-Belanda, Daendels melakukan upaya mengurangi hutang dengan cara menjual beberapa aset negara kepada pihak swasta.

Akan tetapi, tindakannya tersebut justru mendapat respons negatif sehingga mengakibatkan jabatannya digantikan dengan Janssens.

Ketika Janssens telah menjabat sebagai gubernur jenderal, terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Inggris terhadap wilayah-wilayah di Hindia-Belanda pada tanggal 26 Agustus 1811.

Tidak banyak hal yang dapat dilakukan oleh Janssens dalam menghalau serangan Inggris. Janssens justru pergi menyelamatkan diri menuju Bogor.

Sejak saat itu, Pemerintahan Hindia Belanda mulai mundur dan menuju ke Semarang. Di Semarang, pihak Belanda mendapat banyak bantuan dari beberapa pemimpin daerah, diantaranya Surabaya, Yogyakarta, dan Surakarta.

Namun, serangan pihak Inggris tak mampu dipatahkan oleh pasukan Belanda dan keraton, sehingga Janssens dan pasukannya terpojokkan di daerah Tuntang.

Pada saat itulah, pihak Pemerintahan Hindia Belanda di bawah pimpinan Janssens mengaku menyerah pada Jenderal Auchmuty dan terjadilah sebuah kesepakatan yang dikenal dengan nama Perjanjian Tuntang.

 

Tokoh dalam Perjanjian Tuntang

Tokoh perjanjian Tuntang

Terdapat 2 tokoh utama yang terlibat dalam perjanjian Tuntang yaitu Janssens selaku gubernur jendral Hindia Belanda serta Thomas Stamford Raffles, pemimpin Inggris yang nantinya akan menjalankan pemerintahan di Hindia-Belanda atas nama kerajaan Inggris.

Jan Willem Janssens

Jannsens merupakan salah satu tokoh utama dalam pelaksanaan Perjanjian Tuntang.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Janssens merupakan seseorang yang menggantikan posisi Herman Willem Daendels dalam jabatannya menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda.

Jika diruntut, Janssens merupakan orang ke 37 yang memegang jabatan Gubernur Jendral Hindia Belanda. Dirinya mulai menjabat mulai 15 Mei 1811 sampai tanggal 18 September 1811.

Ketika dirinya dipilih sebagai pengganti Daendels, keadaan pada saat itu sedang genting dengan hutang yang banyak dan ancaman serangan Inggris.

Akan tetapi, dirinya juga tidak mampu mempertahankan keberadaan Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu ketidakcakapan prajurit yang merupakan peninggalan pada masa jabatan Daendels. Faktor inilah yang menyebabkan pasukannya tidak mampu melawan serangan dari pihak Inggris.

Karena itu, Janssens terpaksa mengakui kekalahannya pada 18 September 1811 pada Inggris.

Dirinya menyerah di hadapan Thomas Stamford Raffles ketika dilaksanakannya Perjanjian Tuntang. Masa kepemimpinannya yang tidak lama, menyebabkan dirinya tak mampu meninggalkan apapun untuk diwariskan.

Dengan melihat kinerjanya selama menjabat, dapat disimpulkan bahwa dirinya baru dapat melaksanakan tugas untuk memastikan bahwa bendera Prancis selalu berkibar di Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan.

Waktu tersebut sangatlah singkat jika diakumulasikan dengan keseluruhan masa kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda di wilayah Indonesia.

 

Thomas Stamford Raffles

Dirinya merupakan seseorang berkebangsaan Inggris yang pernah menjabat sebagai Letnan Gubernur di wilayah Hindia Belanda. Bahkan dikatakan bahwa Raffles merupakan pemimpin yang paling mahsyur dibandingkan dengan pemimpin yang lain.

Selain itu, dirinya juga merupakan orang yang mendirikan kota-kota serta negara kota di Singapura.

Raffles sangat terkenal dengan kemampuannya untuk menjalankan administrasi pemerintahan. Dirinya diangkat menjadi Letnan Gubernur di Pulau Jawa di tahun 1811.

Kemudian, selang beberapa waktu dibawah kepemimpinannya, Inggris mampu menguasai daerah jajahan Belanda di Indonesia.

Setelah keberhasilannya tersebut, dirinya juga dipromosikan untuk menjadi gubernur di wilayah Sumatera. Pada saat itu, Belanda sedang berkuasa dan dipimpin oleh Napoleon Bonaparte, seseorang berkebangsaan Prancis.

Semasa dirinya berkuasa di Indonesia, banyak usaha yang telah dilakukannya untuk memperbaiki kondisi hidup masyarakat dan menghasilkan keuntungan dagang bagi Inggris.

Beberapa usaha tersebut diantaranya menghentikan adanya perdagangan budak, otonomi daerah yang dibatasi, memperbarui sistem pertanahan di pemerintahan kala itu, melakukan penyelidikan fauna dan flora, serta melakukan penelitian terhadap peninggalan sejarah, misalnya sastra jawa, Candi Prambanan, dan Candi Borobudur.

Bahkan, untuk melakukan penelitian tersebut, dirinya sampai mendalami bahasa Melayu. Sehingga dirinya dapat lancar dalam melakukan penelitian tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ia mendapatkan informasi tentang bagaimana sejarah di Pulau Jawa. Informasi tersebut dibukukan dalam karya History of Java.

 

Isi Perjanjian Tuntang

Isi perjanjian tuntang

Secara umum, isi dari kapitulasi tuntang membahas mengenai perpindahan kekuasaan kawasan Hindia Belanda dari pemerintahan Belanda ke pemerintah kolonial Inggris.

Secara spesifik, ini adalah isi-isi dari perjanjian Tuntang yang ditandatangani oleh Janssens dan Raffles.

  • Pemindahan kekuasaan dari Belanda ke Inggris
  • Tentara belanda akan berhenti melawan dan menjadi tawanan
  • Keleluasaan bekerja
  • Hutang tetap dipegang Belanda

Agar kalian lebih paham, akan dijelaskan secara spesifik tiap-tiap isi perjanjian tersebut dibawah ini

Pemindahan Kekuasaan

Dalam Perjanjian Tuntang dicantumkan bahwa semua daerah di Pulau Jawa serta seluruh pangkalan yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda dialihkan ke dalam kekuasaan Inggris.

Beberapa daerah tersebut diantaranya Sunda, Madura, Makassar dan Palembang.

Oleh karena itu, Belanda kehilangan sepenuhnya basis kekuatan mereka yang ada di Pulau Jawa seperti kota Batavia, Bogor, dan Bandung yang saat itu menjadi simpul penting pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

 

Demobilisasi Tentara

Sebelum diadakan Perjanjian Tuntang, telah terjadi perlawanan pasukan Belanda terhadap serangan Inggris.

Akan tetapi, pasukan dari Belanda tidak mampu untuk melawan serangan tersebut dan terpaksa harus melakukan perlawanan secara tidak terorganisir.

Setelah dibuat kesepakatan yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Tuntang, pihak Inggris menetapkan bahwa pasukan perang Belanda wajib berhenti melawan, menyerahkan diri, dan menjadi tawanan pihak pemerintahan Inggris.

Para prajurit Belanda dan pasukan kolonialnya harus mengikuti keinginan Pemerintahan Inggris tersebut karena pemerintahnya sudah menandatangani kapitulasi ini.

 

Keleluasan Bekerja

Pihak Inggris masih berbaik hati dengan pejabat-pejabat belanda yang ada di Indonesia. Dalam Perjanjian Tuntang, dikatakan jika orang-orang yang pernah menjabat di Belanda diperkenankan untuk bekerja dengan Pemerintahan Inggris.

Hal tersebut pun hanya jika pihak pejabat Belanda tersebut masih ada keinginan untuk bekerja.

Oleh karena itu, pejabat belanda yang ada di Indonesia memiliki kesempatan lain untuk mencari penghidupan setelah transisi kekuasaan ini dilaksanakan.

 

Tidak Ada Pengakuan Hutang

Selama Belanda melakukan penjajahan di Indonesia, pihaknya menggunakan sebuah lembaga bernama VOC untuk menjalankan usahanya.

Akan tetapi, usaha tersebut gagal karena beberapa faktor, salah satunya adalah korupsi yang berlebihan dan penyelewengan kekuasaan oleh pejabat VOC.

Kegagalan-kegagalan ini menyebabkan VOC dan pemerintah Belanda memiliki banyak hutang.

Setelah kekuasaan Belanda digantikan oleh Inggris, bukan berarti hutang tersebut juga ikut dialihkan. Dalam Perjanjian Tuntang, dikatakan bahwa Inggris tidak menanggung hutang yang sebelumnya dimiliki oleh pihak Belanda.

Dengan klausul ini, Inggris menghindari kewajiban melunasi hutang Hindia Belanda dan tetap membebankannya kepada Belanda.

 

Dampak Perjanjian Tuntang

Dampak perjanjian tuntang

Perjanjian Tuntang memang memberikan banyak keuntungan bagi pihak Inggris. Bahkan jika dipahami dengan lebih saksama, kesepakatan tersebut sangat merugikan pihak Belanda.

Namun, Belanda juga tidak mampu untuk berbuat apapun, sebab posisi mereka sudah menyerah dan kalah perang dengan pasukan Inggris. 

Transisi kekuasaan ini juga menyebabkan beberapa dampak terhadap pribumi Indonesia yang umumnya adalah positif. Perubahan-perubahan yang dibawa oleh pemerintahan Inggris antara lain adalah

  • Menghapuskan tanam paksa
  • Menghapuskan kerja paksa
  • Tanah menjadi milik pemerintah dan menerapkan konsep sewa tanah atau Land Rent
  • Bupati dan pemimpin daerah merupakan pejabat pemerintah dan melapor kepada pemerintah Inggris

Meskipun terlihat bagus, kebijakan-kebijakan ini masih banyak diselewengkan oleh pihak Inggris, sehingga tidak mampu meningkatkan secara signifikan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Terlebih lagi, masyarakat Indonesia tidak semuanya paham dengan sistem administrasi dan perekonomian Inggris yang diterapkan oleh Raffles.

Iqbal Hakim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *