Perjanjian Renville: Latar Belakang, Tokoh, Isi, dan Dampaknya

Diposting pada

Perjanjian Renville adalah salah satu perjanjian antara pihak Indonesia dengan Belanda setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Setelah perjalanan panjang menuju kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, para pahlawan dan rakyat Indonesia masih harus berjuang untuk melawan penjajah yang enggan meninggalkan Nusantara.

Berbagai perlawanan dilakukan oleh bangsa Indonesia dilakukan untuk mengusir Belanda setelah Jepang meninggalkan tanah Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah lewat jalur politik yang salah satunya adalah Perjanjian Renville.

Perjanjian Renville merupakan salah satu dari banyak perjanjian yang dilakukan oleh Republik Indonesia dengan kolonial Belanda.

Perjanjian ini didasari oleh perdebatan sengketa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Supaya lebih jelas, simak ulasan tentang definisi, latar belakang, tokoh yang berperan dan isi perjanjian tersebut di bawah ini.

Pengertian Perjanjian Renville

Perjanjian Renville adalah perjanjian yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini banyak membahas mengenai kedaulatan wilayah Indonesia serta batas-batas wilayah NKRI dan Belanda yang saat itu masih berada di Nusantara.

Perundingan ini terjadi sangat alot sehingga memakan waktu sekitar satu bulan lamanya mulai dari 18 Desember 1947 hingga pertengahan Januari tepatnya tanggal 17 tahun 1948.

Perjanjian ini dinamakan perjanjian renville karena dilaksanakan di geladak kapal perang milik Amerika Serikat USS Renville yang saat itu berlabuh di Jakarta.

Perundingan ini diadakan di atas kapal karena dianggap sebagai tempat yang netral dan cukup aman dari intervensi kedua belah pihak. Oleh karena itu, perjanjian tersebut dinamakan Perjanjian Renville.

Adapun agenda dalam perundingan ini yaitu pembahasan mengenai perbatasan garis wilayah antara Belanda dan Indonesia. Garis perbatasan tersebut dikenal dengan sebutan Garis Van Mook yang diambil dari nama Gubernur kolonial Belanda Jenderal Van Mook.

Selain itu, perjanjian ini juga membahas dan menindaklanjuti perjanjian Linggarjati yang dilaksanakan pada tahun 1946.

Perjanjian tersebut dirasa belum selesai dan masih terdapat banyak selisih pendapat antara kedua belah pihak yang tak kunjung selesai. Oleh karena itu, harapannya hal-hal tersebut dapat diluruskan dalam perjanjian Renville.

 

Latar belakang Perjanjian Renville

Latar belakang perjanjian Renville

Perjanjian yang disetujui dan ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 ini terjadi akibat perselisihan Indonesia dan Belanda tentang perjanjian Linggarjati.

Pada kesepakatan Linggarjati sebelumnya, dirumuskan dan dan ditetapkan ketentuan-ketentuan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS).

Namun perjanjian tersebut hanya kesepakatan di atas kertas, karena pihak Belanda tidak menepati janjinya sesuai dengan isi dalam perjanjian. Belanda juga menuduh Indonesia tidak menepati bagiannya dalam perjanjian ini.

Oleh karena itu, Belanda tetap melanjutkan operasi militernya yang dikenal dengan Agresi Militer pertama di wilayah Madura dan Jawa.

Hal ini memaksa bangsa Indonesia yang diwakili oleh masyarakat dan para pahlawan perjuangan untuk berjuang lagi merebutkan wilayah yang diklaim oleh Belanda.

Perseteruan yang semakin panas membuat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memerintahkan gencatan senjata pada tanggal 1 Agustus 1947. Hal ini mendorong gubernur asal Belanda Jenderal van Mook mengumumkan gencatan senjata pada 5 Agustus 1947.

Komisi Tiga Negara dan Perjanjian Renville

Setelah terjadi gencatan senjata, dewan keamanan PBB menawarkan sebuah resolusi untuk menyelesaikan perseteruan yang memanas pada tanggal 23 Agustus 1947. Selain resolusi, Dewan Keamanan PBB juga membentuk suatu komisi untuk menengahi Indonesia dan Belanda.

Komisi ini dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN) yang diikuti oleh Australia sebagai negara yang dipilih Indonesia, Belgia negara pilihan Belanda dan Amerika Serikat sebagai pihak ketiga netral yang menyetujui keputusan tersebut.

Tidak berselang lama, pada tanggal 29 Agustus, batas wilayah Indonesia ditetapkan dengan garis yang dikenal sebagai garis van mook. Wilayah kekuasaan Indonesia ditetapkan menjadi sepertiga pulau Jawa, dan sebagian besar wilayah Sumatera.

Sayangnya, Indonesia tidak memperoleh daerah-daerah strategis penghasil makanan. Padahal, Indonesia saat itu sangat membutuhkan sumber daya untuk mensejahterakan rakyatnya yang baru merdeka dari penjajahan.

Tidak sampai disitu, Belanda juga memblokade jalur-jalur perdagangan menuju Indonesia.

Hal ini menyebabkan Indonesia kesulitan mendapatkan barang-barang kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan hingga senjata. Hal ini ditambah dengan hilangnya daerah-daerah penghasil pangan membuat Indonesia semakin menderita.

Untuk menghindari peperangan lebih lanjut, Indonesia terpaksa menerima syarat-syarat dari Belanda dan Komisi Tiga Negara. Perjanjian yang disepakati pada tanggal 8 Desember 1947 ini kemudian dikenal sebagai perjanjian Renville.

 

Tokoh-Tokoh dalam Perjanjian Renville

Tokoh tokoh dalam perjanjian Renville

Kehadiran para tokoh penting dalam perjanjian Renville sangat  berdampak besar bagi bangsa Indonesia dan Belanda. Beberapa tokoh yang hadir mewakili perjanjian berasal dari para cendekiawan.

Berikut ini adalah tokoh yang berperan dan mewakili kehadiran Indonesia untuk untuk berunding

  • Amir Syarifudin (ketua)
  • Ali Sastroamidjoyo
  • H. Agus Salim
  • Dr. J Leimena
  • Dr. Coatik Len
  • Nasrun

Sedangkan, pihak Belanda diwakili oleh tokoh-tokoh berikut ini

  • R. Abdul Kadir Widjoyoatmojo (ketua)
  • Mr. H.A.L. Van Vredenburg
  • Dr. P.J. Koets
  • Mr. Dr. Chr. Soumokil

Sebagai pihak mediator dan juga penengah, Komisi Tiga Negara diwakili oleh tiga tokoh yaitu

  • Frank Graham (Amerika Serikat dan ketua)
  • Richard Kirby (Australia)
  • Paul van Zeeland (Belgia)

Dibawah ini, kita akan membahas secara lebih detail tokoh-tokoh penting yang sudah disebutkan diatas.

Amir Syarifudin

Salah satu tokoh yang sangat berperan besar dalam perjanjian Renville ini adalah Amir Syarifudin.

Beliau merupakan tokoh yang mewakili Indonesia dalam perundingan yang diadakan di atas Kapal USS Renville sekaligus pemimpin delegasi dari bangsa Indonesia.

Tidak hanya berangkat seorang diri, amir Syarifudin juga didampingi oleh beberapa tokoh penting untuk mengambil kembali hak-hak Indonesia dalam perundingan Renville ini.

Tokoh-tokoh yang ikut dalam perundingan tersebut antara lain H, Agus Salim, Alis Sastroamijoyo, Nasrun, Dr. Coatik Len serta Dr. J. Leimena.

 

R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo

Tokoh penting yang hadir mewakili pihak Belanda dalam perundingan Renville diketuai oleh Raden Abdul Kadir Wijoyoatmojo.

Sebagai ketua, R. Abdul Kadir sangat berperan besar terhadap keputusan-keputusan yang disetujui oleh pihak Belanda dengan para diplomat Indonesia.

Seperti halnya Indonesia, pihak Belanda juga didampingi oleh beberapa delegasi tokoh penting lainnya.

Tokoh-tokoh yang turut hadir bersama R. Abdul Kadir antara lain adalah Mr. Br. Chr. Soumokil, Dr. PJ. Koets dan Mr. H.A.L. Van Vredeburg.

 

Delegasi Komisi Tiga Negara

KTN atau Komisi Tiga Negara yang dibentuk oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa juga merupakan tokoh penting yang kehadirannya sangat berpengaruh terhadap perjanjian ini.

Sebagai mediator yang memberikan solusi atau jalan tengah pada perjanjian Renville, pihak KTN diisi oleh tokoh cendekiawan dan politisi luar negri ulung.

Delegasi ini diketuai oleh Frank Graham sebagai mediator Amerika Serikat yang membawa nama besar PBB. Kemudian Richard Kirby hadir sebagai tokoh dari Australia yang sekaligus juga menjadi sekutu bangsa Indonesia serta Paul Van Zeeland dari Belgia selaku negara sekutu pilihan Belanda.

 

Isi Perjanjian Renville

Isi perjanjian Renville

Dalam perundingan Renville, sebenarnya pihak Indonesia semakin dirugikan karena daerah kekuasaannya semakin menyempit.

Selain itu, terdapat ketentuan-ketentuan lain yang dinilai menguntungkan pihak Belanda. Berikut ini adalah isi perjanjian Renville

  • Pihak Belanda hanya mengakui beberapa wilayah tertentu saja sebagai kawasan Republik Indonesia, seperti Yogyakarta, Sumatera dan Jawa Tengah.
  • Segera membentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat.
  • Republik Indonesia adalah bagian dari RIS
  • Belanda senantiasa dan tetap menguasai wilayah Republik Indonesia apabila RIS belum dibentuk.
  • Garis Van Mook merupakan garis pemisah antara wilayah Belanda dan Indonesia.
  • Wilayah RIS akan ditentukan berdasarkan pemungutan suara atau referendum yang akan diadakan nantinya.
  • Pembentukan Dewan Konstituante RIS akan dilakukan dengan pemilihan umum.
  • Uni Indonesia-Belanda akan dibentuk dengan Raja Belanda sebagai kepala atau pemimpinnya.
  • Tentara Republik Indonesia dan para pejuang kemerdekaan yang bergerilya akan ditarik dari wilayah kekuasaan Belanda seperti daerah Jawa Timur dan Jawa Barat.

Dapat kita lihat bahwa banyak ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Belanda dan merugikan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, oleh berbagai tokoh, perundingan Renville ini dianggap sebagai salah satu kekalahan diplomatik bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya.

Namun, dengan disetujuinya perjanjian ini, Indonesia tidak lagi diserang oleh Belanda. Hal ini merupakan angin segar bagi penduduk yang sudah lelah dengan peperangan dan kerusuhan yang terjadi hampir setiap hari.

Meskipun begitu, perjanjian ini menghasilkan beberapa dampak yang nantinya akan mengganggu stabilitas negara Indonesia kedepannya.

 

Dampak Perjanjian Renville

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia. Perjanjian ini juga berdampak pada terganggunya kestabilan Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah.

Berikut ini adalah beberapa dampak perjanjian Renville terhadap bangsa Indonesia

  • Indonesia terpaksa menyetujui pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS)
  • Terbentuknya kabinet Amir Syariffudin 2
  • Timbul reaksi keras dari masyarakat
  • Wilayah kekuasaan Republik Indonesia berkurang
  • Perekonomian Indonesia terganggu
  • Indonesia terpaksa menarik pasukan
  • Muncul agresi militer 2 Belanda
  • Bangsa Indonesia menjadi terpecah belah

Agar kalian lebih paham dampak-dampak perjanjian Renville terhadap bangsa Indonesia, kita akan bahas secara lebih detail dibawah ini.

Indonesia Terpaksa Menyetujui RIS

Salah satu dampak yang paling terasa dari perjanjian Renville adalah bahwa Indonesia harus mengubah bentuk negaranya.

Indonesia diminta untuk mengubah bentuk negara dari Negara Kesatuan dengan sistem presidensial dan dasar Pancasila, menjadi Republik Indonesia Serikat yang merupakan negara persemakmuran Belanda.

Perubahan bentuk negara ini menjadi syarat mutlak dari Belanda untuk mengakui kedaulatan bangsa Indonesia.

Meskipun begitu, ketika Indonesia diubah menjadi RIS dan berstatus negara persemakmuran Belanda, maka Indonesia tidak sepenuhnya merdeka dan berdaulat.

Hal ini terjadi karena masih ada keterikatan dengan Belanda, terutama dengan diberlakukannya sistem Uni Indonesia-Belanda dimana kepalanya adalah Raja Belanda.

 

Terbentuk Kabinet Amir Syarifudin II

Ketika Indonesia mengubah bentuk negara, maka sistem pemerintahan serta konstitusi negaranya pun harus diubah.

Artinya, Indonesia yang awalnya adalah negara presidensial berubah menjadi negara parlementer dengan perdana mentri sebagai kepala pemerintahan dan presiden hanya sebagai kepala negara.

Pada kesempatan ini, Amir Syariffudin diamanatkan lagi sebagai perdana mentri Indonesia, sedangkan presiden Indonesia tetap Soekarno.

Karena sebelumnya Amir Syariffudin sudah pernah memimpin kabinet peralihan setelah gagalnya kabinet Syahrir pasca perjanjian Linggarjati, maka kabinet ini dinamakan Kabinet Amir Syariffudin II.

 

Timbul Reaksi Keras Masyarakat

Kabinet Amir Syariffudin II ini dianggap memiliki kecenderungan untuk mendukung Belanda dan membentuk kebijakan-kebijakan yang memberatkan raykat.

Oleh karena itu, muncul penolakan dan bahkan protes terhadap kinerja kabinet ini dari berbagai golongan masyarakat.

Banyak partai politik yang melancarkan aksi protes terhadap kebijakan kabinet ini. Bahkan, ada partai yang menarik wakilnya dari dalam kabinet sebagai mosi tidak percaya.

Protes yang berkepanjangan ini tidak berhasil diredam oleh Amir Syariffudin beserta kabinetnya. Pada akhirnya, banyak rakyat yang menganggap bahwa Amir Syariffudin menjual Indonesia kepada Belanda.

Akhirnya, kabinet Amir Syariffuding bubar pada bulan Januari 1948 karena dirasa tidak bisa lagi menjalankan amanat untuk memimpin bangsa Indonesia.

Amir Syariffudin secara pribadi menyerahkan mandatnya ke presiden Indonesia yang pada saat itu adalah Ir. Soekarno.

Reaksi keras terhadap kabinet Amir Syariffudin ini serta runtuhnya kabinet ini mencerminkan kondisi politik Indonesia yang sudah sangat tidak stabil pada saat itu. Kondisi ini merupakan tanda-tanda awal terjadinya disintegrasi nasional Bangsa Indonesia.

 

Berkurangnya Wilayah Kekuasaan Republik Indonesia

Dampak perjanjian Linggarjati adalah berkurangnya wilayah Indonesia

Perjanjian Renville dianggap sangat merugikan Indonesia karena memperkecil wilayah kekuasaan negara Indonesia. Sekarang, wilayah Indonesia lebih kecil dibandingkan dengan yang disetujui pada saat perjanjian Linggarjati.

Menurut perjanjian Linggarjati, Indonesia berdaulat atas wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan, menurut perjanjian Renville, wilayah kekuasaan Indonesia hanya terbatas pada daerah Sumatera, Jawa Tengah, dan Madura.

Batas baru wilayah Indonesia ini diperjelas dengan dibentuknya garis Van Mook yang memisahkan wilayah Indonesia dengan wilayah Belanda.

Wilayah-wilayah Indonesia yang berhasil dikuasai tentara Belanda dalam agresi militer pertamanya ini pada akhirnya harus jatuh ke tangan penjajah Belanda.

 

Terganggunya Perekonomian Indonesia

Selain menyerang Indonesia secara politis dan militer, Belanda juga mencoba untuk menjegal Indonesia dari segi ekonomi.

Berkurangnya wilayah Indonesia, terutama bagian-bagian yang memproduksi pangan membuat masyarakat Indonesia kelaparan dan kesulitan mendapatkan makanan.

Belanda memperparah keadaan dengan cara memblokade dan menghambat perdagangan Indonesia. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menyerang semangat berjuang bangsa Indonesia dan pada akhirnya akan menyerah kepada Belanda.

Selain itu, dengan dibentuknya RIS, banyak aset negara Indonesia yang pada akhirnya bisa dikontrol atau setidaknya dipengaruhi oleh Belanda.

Oleh karena itu, perjanjian Renville memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia pada zaman itu. Kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian Indonesia sangat terganggu akibat perjanjian ini.

 

Indonesia Menarik Pasukan

Perjanjian renville juga membuat kondisi militer Indonesia menjadi lebih lemah. Hal ini terjadi karena Indonesia dipaksa menarik mundur pasukannya dari wilayah-wilayah yang sudah dikuasai Belanda atau berada di zona kekuasaan Belanda.

Tentara yang sudah menimbun senjata, membangun garis-garis pertahanan, dan membangun sistem logistik militer lokal terpaksa meninggalkan itu semua ketika diminta mundur.

Meskipun begitu, terdapat elemen-elemen militer dan pejuang lokal yang masih memperjuangkan secara militer menggunakan peperangan gerilya.

 

Mulainya Agresi Militer Belanda Kedua

Perjanjian Renville menetapkan garis Van Mook sebagai pembatas antara wilayah kekuasaan Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini juga menetapkan gencatan senjata antara Indonesia dengan Belanda.

Namun, pada akhir tahun 1948, muncul banyak elemen pejuang gerilya yang ingin memerdekakan wilayah-wilayah Indonesia yang dikuasai oleh Belanda.

Belanda menganggap para pejuang ini mewakili Indonesia, sehingga Indonesia melanggar perjanjian. Akibatnya, Belanda melancarkan agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948.

 

Bangsa Indonesia menjadi Terpecah Belah

Perjanjian renville juga memecah belah bangsa Indonesia, persatuan nasional menjadi rapuh setelah pemerintah dianggap kalah dalam negosiasi ini.

Dengan peralihan bentuk pemerintahan, pengurangan wilayah, dan juga kekalahan militer, posisi Indonesia menjadi sangat lemah. Belanda memanfaatkan momen ini dengan membentuk negara-negara boneka disekitar Indonesia.

Negara-negara tersebut tergabung dalam Bijeenkomst Voor Federaal Overlag (BFO). Beberapa anggota perserikatan tersebut antara lain adalah negara Madura, negara Borneo Barat, negara Sumatra Timur, dan negara Jawa Timur.

Negara yang tergabung dalam BFO ini didorong agar mendukung kepentingan Belanda dalam perpolitikan Internasional. Selain itu, mereka juga membantu mengisolasi Indonesia dalam politik luar negrinya.

Demikianlah informasi tentang Perjanjian Renville dan sejarah latar belakangnya.

Sebagai tindak lanjut dari perjanjian Linggarjati, sebenarnya kesepakatan ini sangat merugikan bangsa Indonesia karena isi perjanjian didominasi dengan perluasan wilayah Belanda dan perubahan bentuk negara Indonesia.

Iqbal Hakim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *