Pemberontakan PRRI/Permesta: Konflik Pemerintah Pusat dengan Daerah

Diposting pada

Pemberontakan PRRI/Permesta adalah salah satu pemberontakan yang mengguncang kestabilan negara setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya dari Belanda.

Setelah menyatakan kemerdekaannya, bangsa Indonesia tidak bisa langsung merasakan kedamaian lho!

Salah satunya dikarenakan adanya konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang dikenal sebagai pemberontakan PRRI atau Permesta.

Peristiwa ini menjadi salah satu momen yang cukup historis dalam sejarah kemerdekaan republik Indonesia. Seperti apa terjadinya pemberontakan tersebut? Kita simak penjelasannya pada artikel berikut ini.

Latar Belakang Pemberontakan PRRI/Permesta

PRRI merupakan singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Sedangkan Permesta merupakan singkatan dari Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta.

Bibit bibit pemberontakan PRRI/Permesta ini sudah ada semenjak pembentukan RIS pada tahun 1949.

Hal-hal yang terjadi pada saat itu, seperti pengerucutan divisi banteng dan kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak berpihak kepada pemerintah daerah menyebabkan kekecewaan yang menyebar secara cepat kepada berbagai elemen masyarakat.

Pemberontakan terhadap pemerintah pusat ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang antara lain adalah

  • Pembentukan RIS
  • Kebijakan pemerintah pusat
  • Kedekatan dengan PKI
  • Kurang sejahteranya rakyat
  • Rendahnya kesejahteraan rakyat dan prajurit

Agar kalian lebih paham faktor-faktor tersebut, kita akan bahas secara lebih detail dibawah ini.

Kebijakan Pemerintah Pusat yang Kurang Adil

Para politisi dan perwira di daerah, terutama Sumatera dan Sulawesi merasa kecewa atas kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat. Terutama pada kebijakan pusat pembangunan dan alokasi anggaran.

Pemerintah pusat Republik Indonesia yang berpusat di Jakarta dianggap hanya mementingkan pembangunan di Pulau Jawa saja. Bahkan, pemerintah pusat terkesan tidak memperhatikan kepentingan daerah dan pulau luar.

Hal ini juga menimbulkan kekecewaan dan rasa iri dari pemimpin-pemimpin derah yang berada di luar pulau Jawa.

Mereka merasa dikesampingkan jika dibandingkan dengan kepentingan pemimpin-pemimpin di pulau Jawa. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pemusatan pembangunan dalam sebuah pusat pertumbuhan terkadang tidak berjalan dengan baik.

Rasa kecewa inilah yang di masa depan akan mendorong sentimen untuk melaksanakan otonomi daerah yang lebih luas di Indonesia.

 

Pembentukan RIS dan Dikerucutkannya Divisi Banteng

Latar belakang pemberontakan PRRI/Permesta

Pada tahun 1949, dibentuklah negara federal yaitu Republik Indonesia Serikat (RIS). Bersamaan dengan ini Divisi Banteng dikerucutkan menjadi 1 brigade. Lalu brigade tersebut diperkecil lagi menjadi Resimen Infanteri 4 TT I BB.

Hal ini sangat mengecewakan bagi prajurit Divisi IX Banteng dan para perwira. Padahal, mereka telah berjuang mati-matian dan ikut berperan dalam mendapatkan kemerdekaan Indonesia.

Oleh karena itu, muncul sentimen negatif dari para perwira dan pasukan yang tergabung dalam divisi Banteng.

 

Kedekatan Pemerintah Pusat dengan PKI

Presiden Soekarno dan pemerintahan saat itu diketahui berhubungan dekat dengan PKI (Partai Komunis Indonesia).

Padahal PKI dikenal sebagai orang-orang yang menganut paham komunis dan pro barat. Hal ini membuat beberapa politisi dan perwira merasa tidak senang.

 

Tidak Stabilnya Politik pada Masa Demokrasi Liberal

Pada tahun 1950 pemerintah Indonesia menggunakan sistem Demokrasi Liberal yang menganut pemerintahan parlementer. Hal ini menyebabkan sisi politis di Indonesia menjadi kurang stabil.

Selain itu, parlemen sering memberikan mosi tidak percaya yang membuat kabinet dan perdana menteri mengalami penggantian berkali-kali.

Ketidakstabilan inilah yang membuka peluang bagi PRRI/Permesta untuk melancarkan serangan-serangannya terhadap kedaulatan pemerintah republik Indonesia pada saat itu.

 

Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Prajurit dan Rakyat

Berbagai permasalahan yang cukup merugikan di atas semakin diperparah dengan kondisi kesejahteraan prajurit dan rakyat yang tergolong rendah.

Tingkat kesejahteraan yang memprihatinkan ini membuat para politisi daerah dan perwira semakin yakin untuk melakukan aksi protes kepada pemerintah.

 

Tujuan Pemberontakan PRRI/Permesta

Tujuan Pemberontakan PRRI/Permesta

Sebagai gerakan yang dianggap pemberontak terhadap pemerintah pusat, sebenarnya pembentukan PRRI/Permesta didasari oleh tujuan yang baik dan mulia.

Hanya saja cara yang dilakukan salah, sehingga dianggap dapat mengancam kesatuan Indonesia. Cara yang ditempuh adalah perjuangan bersenjata dan kudeta pada wilayah-wilayah.

Secara umum, gerakan pemberontakan PRRI/Permesta ini memiliki beberapa tujuan yang antara lain adalah

  • Menuntut otonomi daerah yang adil
  • Membenahi konstitusi republik Indonesia
  • Menghargai pejuang kemerdekaan Indonesia

Jika kita perhatikan, tujuan-tujuan diadakannya gerakan PRRI/Permesta ini sangatlah baik dan mulia.

Sayangnya, protes yang dilakukan oleh PRRI/Permesta ini cenderung bersifat memaksa dan tidak diplomatis, sehingga dianggap menjadi ancaman bagi kedaulatan pemerintah Indonesia dan juga ancaman terhadap keamanan nasional.

Agar kalian lebih paham terhadap tujuan pemberontakan ini, kita akan bahas secara lebih detail tujuan dari gerakan PRRI/Permesta dibawah ini

Menuntut Otonomi Daerah yang Adil

Tujuan pertama dibentuknya PRRI/Permesta yaitu menuntut pemerintah pusat agar memperhatikan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia secara lebih merata.

Disini, pemerintah daerah meminta agar pemerintah pusat tidak hanya berfokus pada pembangunan di Jawa atau kota-kota besar Indonesia saja.

Mereka meminta agar pemerintah pusat lebih bijak dan adil dalam menentukan otonomi daerah. Tujuan ini di masa depan akan mendorong sentimen pembentukan skema otonomi daerah seperti yang kita kenal sekarang.

 

Membenahi Konstitusi

Tujuan dibentuknya PRRI/Permesta selanjutnya yaitu membenahi konstitusi yang berlaku pada masa itu.

Pemerintah dianggap terlalu sentralis dan tidak sesuai dengan undang-undang serta konstitusi yang berlaku. Bahkan, pemerintah yang ada dianggap telah melanggar UUD 1945.

Pemerintah pusat diharapkan dapat membenahi konstitusi sehingga tidak menjadi sentralis dan lebih mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pemerintah daerah.

 

Menghargai Pejuang Kemerdekaan Indonesia

Pengerucutan Divisi Banteng setelah kemerdekaan Indonesia telah membuat para perwira dan prajurit dari Divisi IX Banteng merasa kecewa dan terhina.

Sebab, perjuangan mereka untuk membantu memerdekakan Indonesia seperti dilupakan begitu saja ketika Indonesia sudah merdeka.

Mereka berharap agar pemerintah bisa lebih menghargai para pejuang Kemerdekaan Indonesia yang sudah susah payah berjuang. Hal ini dapat diwujudkan dengan tetap mempertahankan divisi banteng atau memberikan program kompensasi yang setara.

 

Kronologi Pemberontakan PRRI/Permesta

Kronologi pemberontakan PRRI/Permesta ini cukup menarik karena terjadi di beberapa daerah secara berurutan dan oleh tokoh-tokoh yang berbeda pula.

Gerakan ini tidak tersentralisasi karena bukan merupakan gerakan yang dimotori oleh satu orang, tetapi sebuah gerakan protes yang dilandasi kesamaan ideologis, sama seperti pemberontakan DI/TII.

Secara umum, kronologi terjadinya pemberontakan PRRI/Permesta adalah sebagai berikut

  • 20 Desember 1956 – Pembentukan Dewan Banteng di Sumatera Barat oleh kolonel Ismail Lengah dan dipimpin Letnan Kolonel Ahmad Husein
  • 22 Desember 1956 – Pembentukan Dewan Gajah di Sumatera Utara oleh kolonel Mauludin Simbolon
  • Januari 1957 – Pembentukan Dewan Garuda di Sumatera Selatan oleh letnan kolonel Barlian
  • 17 Februari 1957 – Pembentukan Dewan Manguni di Manado oleh Mayor Somba
  • Pembentukan Dewan Perjuangan
  • 2 Maret 1957 – Dibentuk piagam perjuangan rakyat semesta (PERMESTA) oleh Ventje Sumual di Makassar
  • 9 Januari 1958 – Dibentuk piagam jakarta yang menuntut presiden Soekarno kembali ke dasar konstitusional
  • 15 Februari 1958 – Diproklamirkan berdirinya PRRI yang didukung oleh unsur-unsur permesta

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pembentukan PRRI. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah pembatasan divisi banteng, kesejahteraan yang minim, dan ketidakseimbangan pusat dan daerah.

Pembentukan Dewan Militer Daerah

Pembentukan Dewan Militer merupakan awal pemberontakan PRRI

Tidak puas dengan kondisi ini, banyak pemimpin militer di daerah membentuk dewan-dewan militernya masing-masing.

Dewan militer yang terbentuk antara lain adalah dewan Banteng di Sumatera Barat, dewan Gajah di Sumatera Utara, dewan Garuda di Sumatera Selatan, dan dewan Manguni di Manado.

Setelah membentuk dewan-dewan ini, PRRI kemudian membentuk dewan perjuangan dan menyatakan bahwa kabinet Djuanda yang saat itu memegang kekuasaan sudah tidak dianggap lagi.

Pada tanggal 9 Januari 1958, tokoh-tokoh ini melakukan pertemuan di Sungai Daerah Sumatera Barat. Pertemuan ini sebagai tahap awal pemberontakan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Masyumi, PSI dan panglima militer daerah.

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memisahkan diri dari negara kesatuan dan membentuk pemerintahan baru yang dirasa bisa lebih baik dan adil.

Keesokan harinya, mereka mengadakan rapat raksasa di Padang yang menghasilkan ultimatum kepada pemerintah pusat:

  • Kabinet Djuanda menyerahkan mandat kepada presiden dalam waktu 5 × 24 jam, atau presiden melengserkan Kabinet Djuanda.
  • Penunjukan Drs. Moh. Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX oleh presiden untuk pembentukan Zaken Kabinet.
  • Presiden harus kembali pada kedudukannya sebagai presiden konstitusional.

Namun, pemerintah pusat melalui sidang kabinet menolak ultimatum tersebut.

Menindaklanjuti gerakan-gerakan ini, pada tanggal 11 Februari 1958 dilakukan pemecatan secara tidak terhormat kepada Achmad Husein, Simbolon, Zulkifli Lubis, dan Dahlan Djambek.

Hari berikutnya Komandan Daerah Militer Sumatera Tengah dibekukan oleh KSD A.H. Nasution dan ditempatkan langsung di bawah KSAD.

 

Pembentukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia

Melihat bahwa tuntutan-tuntutannya ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Indonesia, pada tanggal 15 Februari 1958, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dibentuk dan diproklamirkan oleh Achmad Husein.

Dalam pemerintahan revolusioner ini, yang bertindak sebagai perdana menteri yaitu Sjafrudin Prawiranegara dengan anggota kabinet M. Natsir, Burhanuddin Harahap, Sumitro Djojoadikusumo, dan Simbolon.

Berbagai dukungan dari luar daerah pun mulai berdatangan untuk mendukung pemerintahan revolusioner ini.

Salah satunya adalah dari Komando Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah di bawah pimpinan Letkol D.J. Somba. Kemudian datang pula dukungan dari Perdjuangan Rakjat Semesta (Permesta) di bawah pimpinan Panglima TT VII Letkol Ventje Sumual yang menguasai wilayah Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Maluku.

Mereka menyatakan untuk memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat dan bergabung dengan PRRI.

 

Upaya Pemerintah Menumpas Pemberontakan PRRI/Permesta

Upaya pemerintah menumpas pemberontakan PRRI/Permesta

Berbagai gerakan di daerah yang muncul menyebabkan kehidupan politik nasional dan daerah menjadi tegang. Menyikapi hal ini, Ir. Soekarno sebagai presiden bertindak keras untuk menumpas gerakan tersebut.

Hal ini mendapat dukungan dari Djuanda, Nasution, serta partai PNI dan juga PKI. Sedangkan Drs. Moh. Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX lebih mengedepankan perundingan.

Pada tanggal 14 Maret 1957 situasi semakin gawat setelah PM Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya kepada presiden.

Hal ini mendorong presiden untuk menyatakan bahwa negara sedang dalam keadaan bahaya, sehingga angkatan perang bisa leluasa untuk bertindak.

KASD yang merupakan gabungan AD, AL, dan AU di bawah pimpinan Kolonel Achmad Yani pun melaksanakan upaya penumpasan pemberontakan secara militer.

Operasi-operasi yang dilakukan oleh TNI dan elemen pertahanan Indonesia lainnya antara lain adalah

  • 22 Februari 1958 – Operasi Tegas daerah Riau yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharuddin Nasution untuk menguasai kembali daerah Riau dan Pekanbaru
  • 17 Maret 1958 – Operasi Saptamarga yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Djamin Ginting untuk menghadapi kekuatan PRRI di Sumatera Utara
  • 17 April 1958 – Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani untuk mengamankan wilayah Sumatera Barat
  • 10 Mei 1958 – Operasi Saptamarga II berhasil menduduki Gorontalo yang awalnya dikuasai oleh Permesta
  • 17-20 Mei 1958 – Operasi Mena berhasil menguasai Ternate, Tidore, Jailolo, dan Morotai
  • 26 Juni 1958 – Operasi Sadar yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ibnu Sutowo untuk menumpas PRRI/Permesta di Sumatera Selatan.
  • 26 Juni 1958 – Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat berhasil mengamankan wilayah Manado dari pasukan Permesta

Serangan-serangan yang dilakukan secara konstan oleh TNI dan elemen pertahanan masyarakat Indonesia lainnya mengakibatkan seluruh pimpinan dan pasukan PRRI/Permesta menyerah pada tanggal 29 Mei 1961.

Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan persenjataan angkatan bersenjata PRRI/Permesta sangatlah kuat. Mereka juga didukung oleh elemen-elemen luar negri yang menginginkan Indonesia tidak stabil.

Salah satu buktinya adalah ketika pesawat AUREV (Angkatan Udara Revolusioner) ditembak jatuh, pilotnya adalah Allan L. Pope, seorang warga negara Amerika Serikat.

 

Tokoh Pemberontakan PRRI/Permesta

Tokoh-tokoh pemberontakan PRRI/Permesta

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, pemberontakan PRRI/Permesta terjadi di berbagai wilayah dengan motivasi yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, banyak tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan ini.

Berikut ini adalah tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam pemberontakan PRRI dan Permesta

  • Letnan Kolonel Ahmad Husein
  • Mayor Eddy Gagola
  • Kolonel Alexander Evert Kawilarang
  • Kolonel D.J Somba
  • Kapten Wim Najoan
  • Mayor Dolf Runturambi
  • Letkol Ventje Sumual
  • Letnan Kolonel Simbolon
  • Letnan Kolonel Barlian
  • Allen Lawrence Pope

Selain itu, ada pula tokoh-tokoh yang mengisi jabatan di Kabinet PRRI, diantaranya yaitu:

  • Mr. Sjafrudin Prawiranegara menjabat Menteri Keuangan
  • Mr. Assaat Dt. Mudo menjabat Menteri Dalam Negeri
  • Mauludin Simbolon menjabat Menteri Luar Negeri
  • Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo menjabat Menteri Perhubungan dan Pelayaran
  • Moh Syafei menjabat Menteri PKK dan Kesehatan
  • J.F Warouw menjabat Menteri Pembangunan.
  • Saladin Sarumpet menjabat Menteri Pertanian dan Pemburuhan.
  • Muchtar Lintang menjabat Menteri Agama
  • Saleh Lahade menjabat Menteri Penerangan
  • Ayah Gani Usman menjabat Menteri Sosial
  • Dahlan Djambek menjabat Menteri Pos dan Telekomunikasi.

Namun, karena tidak berhasil menggulingkan pemerintahan Indonesia pada saat itu, tokoh-tokoh ini tidak berhasil menjabat dalam kabinet apapun yang secara resmi ada di Indonesia.

 

Dampak Pemberontakan PRRI/Permesta

Pemberontakan PRRI/Permesta merupakan salah satu pemberontakan terbesar dalam sejarah pasca-kemerdekaan Indonesia. Pemberontakan ini menelan banyak korban jiwa dan juga mengganggu kondisi ekonomi Indonesia selama beberapa waktu.

Selain itu, pemberontakan ini juga mengganggu hubungan internasional Indonesia dengan beberapa negara, terutama Amerika Serikat dan Malaysia.

Hal ini terjadi karena Amerika diduga membantu PRRI dengan memberikan senjata dan pelatihan. Sedangkan, Malaysia diduga memberikan akses perbatasan untuk menyelundupkan senjata.

Secara umum, berikut ini adalah dampak-dampak yang diakibatkan oleh pemberontakan PRRI/Permesta terhadap bangsa Indonesia

  • Banyak menelan korban jiwa baik sipil maupun militer
  • Proses pembangunan menjadi lambat dan terbengkalai
  • Menimbulkan rasa trauma bagi masyarakat, khususnya daerah Padang
  • Terganggunya kondisi dan pertumbuhan ekonomi
  • Kualitas Sumber Daya Manusia yang menurun
  • Terganggunya hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat
  • Terganggunya hubungan antara Indonesia dengan Malaysia
  • Adanya kesadaran mengenai pentingnya otonomi daerah

Namun, pada akhirnya kita harus bersyukur bahwa pemerintah dan TNI berhasil menumpas pemberontakan ini tanpa menyebabkan lebih banyak korban jiwa serta kerusakan ekonomi.

 

Kesimpulan

PRRI/Permesta merupakan bentuk dari kekecewaan para politisi dan perwira terhadap pemerintah pusat. Tujuannya baik supaya pemerintah melakukan pembangunan secara adil dan merata.

Tetapi karena menggunakan nada yang terkesan memaksa dan upaya-upaya yang disruptif, pemerintah pusat menganggapnya sebagai pemberontakan.

Demikian penjelasan mengenai pemberontakan PRRI/Permesta. Semoga artikel ini bisa memberikan manfaat, juga menambah wawasan kamu. Sekian dan terima kasih.

Iqbal Hakim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *