Angkatan Perang Ratu Adil

Pemberontakan APRA: Latar Belakang, Tujuan, dan Kronologi

Diposting pada

Pemberontakan APRA menjadi salah satu dari beberapa pemberontakan besar yang pernah menghebohkan Indonesia pada masa pasca kemerdekaan.

Angkatan Perang Ratu Adil yang dikenal dengan sebutan APRA merupakan sebuah pasukan yang didirikan Raymond Westerling. Beliau merupakan bangsa Belanda yang juga menjadi mantan anggota KNIL, atau pasukan kolonial di Indonesia.

Nama yang tersemat dalam APRA, sebenarnya hanya untuk menarik simpati masyarakat Indonesia.

Ratu Adil merupakan hasil ramalan Jayabaya yang akan memberantas segala bentuk penindasan di nusantara. Selain itu juga diramalkan jika ia adalah orang yang berasal dari daerah Timur.

Latar Belakang Pemberontakan APRA

Latar belakang pemberontakan APRA

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemberontakan ratu adil di Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah

  1. APRIS yang terdiri dari TNI dan KNIL
  2. Hasil konferensi meja bundar
  3. Kepentingan kolonialisme Belanda
  4. Ultimatum Raymond Westerling

Agar kalian lebih paham mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya pemberontakan APRA, kita akan membahasnya secara lebih detail dibawah ini.

Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat

Terbentuknya APRA berawal dari APRIS, yaitu Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat.

APRIS sendiri memiliki anggota yang terdiri atas gabungan tentara KNIL Belanda dan TNI. Sebenarnya keadaan tersebut cukup membuat mereka kesulitan, sebab di antara KNIL dengan TNI pernah berseteru ketika peperangan mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia.

Oleh karena itu, lahirlah kaum reaksioner dalam jumlah yang cukup banyak. Mereka adalah elemen-elemen APRIS yang cenderung mendukung federalisme bangsa Indonesia atau kurang suka dengan TNI dan NKRI.

Mereka secara sukarela bergabung dengan Angkatan Perang Ratu Adil yang kemudian juga turut serta dalam pemberontakan APRA untuk mewujudkan Indonesia federal dalam RIS.

 

Hasil Konferensi Meja Bundar

Hasil dari Konferensi Meja Bundar atau yang dikenal dengan nama KMB menjadi salah satu titik awal terjadinya pemberontakan APRA. Konferensi tersebut diselenggarakan di Den Haag pada tahun 1949.

Konferensi ini menghasilkan gagasan yang cukup menghebohkan yaitu adanya rencana akan dibubarkannya negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

Menindaklanjuti berita ini Raymond Westerling berkerjasama dengan Sultan Hamid II untuk mendirikan APRA guna melakukan perlawanan kepada pemerintahan Republik Indonesia.

Sultan Hamid II sendiri lebih berpihak kepada aliran negara federal RIS sehingga tidak mengkehendaki hilangnya RIS. Pemberontakan APRA tersebut sebagai usaha untuk mempertahankan keberadaan negara RIS.

 

Kepentingan Belanda

Pemberontakan APRA juga disebabkan karena Belanda ingin menjajah, atau setidaknya menanam kepentingan-kepentingan politik dan ekonominya di Indonesia.

Pihak Belanda berniat untuk mengeksploitasi sumber daya di Indonesia untuk mempertahankan keadaan ekonominya.

Pihak Belanda tahu bahwa akan sangat sulit mengintervensi secara ekonomi jika Indonesia sudah bersatu menjadi NKRI. Terlebih lagi, pemimpin Indonesia semuanya sudah antipati terhadap kekuasaan Belanda.

Oleh karena itu, Belanda perlu menimbulkan kerusuhan di NKRI dan mempertahankan RIS. Tindakan APRA merupakan sikap mendukung bangsa Belanda dalam melancarkan aksi penjajahan mereka.

 

Ultimatum Westerling

Raymond Westerling yang merupakan pimpinan APRA, memberikan sebuah ultimatum pada pemerintah RIS ketika APRA belum lama terbentuk.

Pihaknya menginginkan supaya APRA dijadikan pasukan yang berstatus resmi. Di samping itu, pihaknya juga menginginkan untuk memegang penuh kekuasaan militer di daerah Pasundan.

Akan tetapi, karena permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh pihak pemerintah, maka anggota merencanakan perampasan kekuasaan melalui pemberontakan APRA.

Pemberontakan ini berpusat di sekitar wilayah Jakarta dan Bandung. Dua kawasan yang memiliki nilai kepentingan tinggi bagi bangsa Indonesia dan RIS pada saat itu.

 

Tujuan Pemberontakan APRA

Tujuan Pemberontakan APRA

Pemberontakan APRA yang diprakarsai oleh Raymond Westerling tentu saja memiliki beberapa tujuan.

Diduga, tujuan utamanya adalah untuk memperkuat RIS dan melemahkan NKRI serta angkatan perang yang dimiliki oleh Indonesia. Dengan penyerangan dari Westerling, harapannya adalah Indonesia menjadi tidak stabil, sehingga lemah dalam negosiasi dengan belanda.

Secara umum, pemberontakan ini memiliki beberapa tujuan yang antara lain adalah

  • Mempertahankan negara RIS
  • Mengganggu Proses Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda
  • Mempertahankan Eksistensi Tentara APRA sebagai Tentara di Pasundan

Agar kalian lebih paham tujuan-tujuan yang sudah disebutkan diatas, kita akan membahasnya secara lebih detail dibawah ini.

Mempertahankan Negara RIS

Berbagai perundingan yang dilakukan antara Indonesia dengan Belanda dengan mediasi Australia, selalu menghasilkan keputusan yang merugikan pihak Indonesia.

Walau demikian, pemerintah Indonesia, demi menjaga perdamaian antara kedua negara tetap menghimbau supaya seluruh pihak menerima keputusan tersebut.

Namun, justru pihak Belanda yang melanggar keputusan dalam perundingan dengan melakukan penyerangan berupa Agresi Militer I dan II.

Setelah adanya pelanggaran perjanjian ini, kedua pihak kembali dipertemukan dalam perundingan KMB, yang kemudian memutuskan bahwa Indonesia menjadi negara federal.

APRA mengakui bahwa keberadaannya merupakan bagian dari negara Indonesia federal. Itulah mengapa APRA dapat memasuki wilayah Indonesia dan berhasil menundukkan satu di antara beberapa negara bagian pada saat itu.

Setelah itu, barulah mereka melancarkan aksinya untuk membuat Indonesia kembali terpecah belah dan kembali berada di bawah kekuasaan Belanda.

 

Mengganggu Proses Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda

Salah satu pihak yang mengupayakan kegagalan kedaulatan Republik Indonesia yaitu panglima tertinggi dari tentara Belanda yaitu Letjen Buurman van Vreeden.

Pihaknya selalu menghalangi proses diakuinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

Namun, pada akhirnya kedaulatan Republik Indonesia diakui oleh Belanda tepatnya di tanggal 27 Desember 1949. Pada saat itu, Indonesia sudah menjadi negara yang berbentuk republik dan telah lepas dari bentuk negara federal.

 

Mempertahankan Adanya Tentara APRA sebagai Tentara di Pasundan

Sebenarnya ketika Indonesia merdeka, gerilyawan dan tentara tidak menyatu dalam komando yang sama.

Tidak sedikit dari tokoh daerah yang berperan sebagai pemimpin yang disegani walaupun tidak memiliki bekal kemiliteran. Perjuangan yang mereka lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia sangatlah besar.

Ada banyak pula pahlawan yang gugur dalam medan peperangan tanpa dikenal oleh masyarakat. Bertepatan dengan sidang PPKI yang terakhir, yaitu di tanggal 22 Agustus 1945, Indonesia memiliki rencana untuk membentuk sebuah pasukan tentara.

Orang-orang yang tergabung dalam APRA merupakan mereka yang tidak memenuhi kriteria untuk menjadi APRIS.

Itulah mengapa pasukan APRA berusaha supaya Indonesia tetap berbentuk negara federal, sehingga keberadaan mereka tetap dapat dipertahankan sebagai angkatan perang.

Salah satu hal yang dilakukan APRA yaitu melakukan penyerangan kepada Divisi Siliwangi pada Januari 1950. Di mana tujuan utama yang ingin dicapai yaitu agar APRA menjadi tentara di Pasundan.

 

Kronologi Pemberontakan APRA

Kronologi pemberontakan APRA

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, pemberontakan ini diawali oleh konferensi meja bundar dan ultimatum dari Westerling. Tetapi, karena tidak digubris pemerintah, maka mereka melanjutkan melancarkan serangan.

Pemberontakan ini terpusat di dua daerah yaitu Bandung dan Jakarta, dua kawasan yang sangat penting bagi RIS dan juga bangsa Indonesia pada saat itu.

Pemberontakan APRA di Bandung

APRA melancarkan aksi pemberontakan di wilayah Bandung di pagi hari pada tanggal 23 Januari 1950.

Mula-mula pergerakan dilakukan di wilayah Cililin. Pergerakan tersebut dipimpin oleh dua orang inspektur polisi dari Belanda, yaitu Van Beeklen dan Van der Meula.

Pemberontakan ini menggunakan 800 orang serdadu, di mana 300 orang diantaranya adalah bekas anggota KNIL yang dilengkapi dengan persenjataan yang tergolong canggih kala itu.

Keadaan pada masa itu sungguh menyeramkan, karena banyak sekali terjadi pembunuhan yang sadis.

Pada akhirnya, pihak pemberontak berhasil menduduki Markas Anggota Divisi Siliwangi. Di tempat ini kembali terjadi peperangan yang tidak seimbang.

Personil APRA yang berjumlah 150 orang menyerang tanpa ampun kepada 18 TNI yang ada di markas tersebut.

Kemudian, pemerintah mengambil beberapa langkah untuk menyudahi pemberontakan APRA. Langkah pertama, pemerintah melakukan penekanan dan serangan balik terhadap pemimpin pasukan Belanda.

Langkah selanjutnya, yaitu perdana menteri RIS, Drs. Moh. Hatta memerintahkan beberapa pasukan yang ada dibawah kendali pemerintah Indonesia untuk ke Bandung.

Pasukan tersebut diberi pesan supaya berunding dengan Komisariat Tinggi Belanda di Jakarta. Perundingan tersebut mendesak supaya pasukan APRA dapat pergi meninggalkan Bandung secepatnya.

Alhasil, pasukan pemberontak APRA dikejar oleh banyak pasukan yang terdiri dari rakyat pribumi dan tentara APRIS. Atas kejadian pemberontakan APRA menyebabkan gugurnya 79 pasukan APRA.

 

Pemberontakan APRA di Jakarta

Selain Bandung, APRA juga melancarkan aksinya di Jakarta. Di Jakarta sendiri ternyata terdapat penghianat yang justru bekerja sama dengan tentara APRA, yang tidak lain adalah Sultan Hamid II.

Dirinya ditawari keuntungan oleh pihak tentara APRA akan dijadikan Menteri Pertahanan jika rencana yang mereka untuk melaksanakan kudeta bisa berjalan dengan baik.

Beberapa strategi yang mereka rencanakan diantaranya penyerangan diarahkan ke gedung tempat dilaksanakannya sidang kabinet RIS, kemudian tentara APRA akan menculik semua menteri, setelah itu orang-orang yang memiliki peran penting di kementrian dibunuh.

Akan tetapi, pemberontakan APRA di Jakarta tidak berhasil. Hal tersebut karena aksi yang dilakukan pasukan APRA berhasil dipatahkan oleh rakyat pribumi, APRIS, dan pemerintah RIS.

Karena kegagalan tersebut, maka pihak pemberontak mundur secara perlahan-lahan.

Sejarah pemberontakan APRA dapat mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa menjaga integrasi nasional, supaya Indonesia tetap bersatu dan tidak kembali terpecah belah karena banyak hal.

Sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita menepis jauh pikiran-pikiran yang mengarah kepada disintegrasi dan mengupayakan persatuan nasional.

Iqbal Hakim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *