Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal di Indonesia

Diposting pada

Terdapat 2 jenis pembagian kekuasaan di Indonesia yang kita ketahui, yaitu secara vertikal dan secara horizontal. Pembagian kekuasaan ini ditentukan berdasarkan tingkatan otoritas dari lembaga tersebut serta wewenang seperti apa yang dimilikinya.

Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu orang atau satu lembaga tertentu.

Seperti yang sudah kita sering dengar, power corrupts, absolute power absolutely corrupts. Artinya adalah, kekuasaan yang sangat banyak dapat mendorong adanya penyelewengan kekuasaan.

Kali ini, kita akan mencoba membahas lebih dalam mengenai pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia

Pengertian Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal

Pengertian pembagian kekuasaan secara Horizontal

Pembagian kekuasaan sendiri merupakan suatu proses pembagian wewenang-wewenang negara kedalam beberapa bagian yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang berbeda.

Pembagian kekuasaan secara horizontal ini merupakan salah satu bentuk dari pembagian kekuasaan yang kerap dilakukan. Pembagian ini membagi kekuasaan dan wewenang berdasarkan fungsi dari lembaga tertentu sesuai dengan konsep trias politika.

Pembagian kekuasaan secara horizontal ini pun dapat diterapkan pada pemerintah tingkat daerah ataupun pemerintah pusat. Seperti yang kita ketahui, pembagian pusat dan daerah adalah salah satu bentuk pembagian kekuasaan secara vertikal.

Pembagian kekuasaan secara horizontal harus terjadi pada lembaga-lembaga yang memiliki tingkatan relatif sama atau sederajat.

Umumnya, terdapat 3 jenis kekuasaan yang nantinya akan dibagi-bagi kepada beberapa lembaga yaitu

  • Eksekutif
  • Yudikatif
  • Legislatif

Namun, seiring dengan berjalannya zaman, terdapat beberapa kekuasaan lain yang dirasa penting untuk diatur dan dibagi-bagi secara lebih jelas dan rinci dalam pengaturan kekuasaan di Indonesia. Kekuasaan tersebut antara lain adalah

  • Eksekutif
  • Yudikatif
  • Legislatif
  • Eksaminatif
  • Konstitutif
  • Moneter

Setelah ini, kita akan mencoba membahas secara lebih detail satu per satu dari jenis kekuasaan beserta lembaga apa yang memiliki kekuasaan tersebut.

&nsbp;

Fungsi Pembagian kekuasaan Secara Horizontal

Fungsi pembagian kekuasaan secara horizontal

Sebelum banyak membahas mengenai jenis-jenis kekuasaan yang dibagi dalam skema pembagian kekuasaan horizontal, kita harus memahami dulu fungsi dari pembagian kekuasaan ini.

Secara umum, pembagian kekuasaan secara horizontal ini berfungsi sebagai mekanisme check and balance dan untuk menjamin keberjalanan pemerintahan suatu negara yang efektif dan efisien.

Ketika ada lembaga yang salah, terdapat lembaga lain yang bersifat mengevaluasi dan menilai kinerjanya. Selain itu, dengan membagi-bagi kekuasaan, ketika ada lembaga yang korup dan jelek kinerjanya, tidak akan menghancurkan semua aspek pemerintahan dalam negara.

Selain itu, perlu disadari juga bahwa jika ada satu lembaga yang mengurusi semuanya, kemungkinan besar lembaga tersebut tidak akan mampu berfokus kepada salah satu tujuan saja. Oleh karena itu, kinerjanya kemungkinan juga akan tidak terlalu baik.

Agar semua lembaga dapat berfokus kepada tugas pokoknya saja dan menjalankannya dengan baik, maka dibutuhkan spesialisasi dan pembagian kekuasaan.

Nah, setelah kalian paham mengapa kita membutuhkan pembagian kekuasaan secara horizontal pada lembaga-lembaga yang dianggap setara, kita akan mencoba membahas secara lebih rinci satu per satu jenis kekuasaan yang akan dibagi.

 

Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang memiliki wewenang untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Hal ini senada dengan asal nama dari kekuasaan ini yaitu execute atau untuk mengeksekusi/melaksanakan sesuatu.

Umumnya pemegang kekuasaa eksekutif adalah kepala negara yang dapat berupa presiden, perdana mentri, ataupun raja, sesuai dengan sistem pemerintahan yang diterapkan pada negara tersebut.

Di Indonesia, pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi adalah presiden republik Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 4 ayat (1) dalam UUD 1945. Pasal ini berbunyi

Bahwa Presiden Republik Indonesia Memegang Kekuasaan Pemerintahan Menurut Undang Undang Dasar.

Meskipun memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif tidak terbatas. Jika dirasa kinerjanya tidak sesuai harapan pemilih, maka sangat mungkin dievaluasi, diberi sanksi, atau bahkan diturunkan dari jabatannya.

 

Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif

Kekuasaan yudikatif berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam sistem peradilan suatu negara. Kekuasaan ini juga kerap disebut sebagai kekuasaan kehakiman karena banyak membahas mengenai pengadilan dan penghakiman.

Fungsi ini sejalan dengan namanya yaitu yudikatif yang kemungkinan berasal dari bahasa inggris judicative yang artinya memiliki kekuasaan untuk men judge atau menilai suatu perkara.

Di Indonesia sendiri, kekuasaan yudikatif dipegang oleh 3 lembaga utama yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Masing-masing lembaga tersebut memiliki fungsi dan peran yang berbeda-beda dalam ranah kehakiman di Indonesia.

Peran ketiga lembaga tersebut sudah sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi

Lembaga-lembaga inilah yang dibebankan tugas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum serta sengketa lainnya yang ada di Indonesia.

&nsbp;

Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif

Berbeda dengan eksekutif yang menjalankan peraturan dan roda pemerintahan, kekuasaan legislatif berperan untuk merancang, mengusulkan, dan menyusun peraturan perundang-undangan yang ada di suatu negara.

Umumnya, kekuasaan ini dipegang oleh suatu dewan yang mewakili suara para pemilihnya (rakyatnya). Namun, tidak jarang pula kekuasaan legislatif ini melekat pada badan lainnya di negara-negara yang tidak menganut asas demokrasi

Di Indonesia sendiri, kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) pada UUD 1945 yang berbunyi

Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Memegang Kekuasaan Untuk Membentuk Undang-Undang

Meskipun begitu, ada pula keputusan-keputusan yang bisa ditetapkan oleh lembaga eksekutif. Di Indonesia sendiri, kita melihat ini dalam bentuk peraturan presiden (perpres) dan peraturan persiden pengganti undang-undang (Perppu).

Tetapi, jika sudah berbicara perkara undang-undang (UU), maka semuanya harus melewati prolegnas yang dijalankan oleh DPR sebagai lembaga yang seharusnya mewakili suara konstituennya (rakyat Indonesia).

 

Kekuasaan Eksaminatif

Kekuasaan eksaminatif

Kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan suatu negara. Kekuasaan ini juga sering disebut sebagai bentuk kekuasaan inspektif karena tugasnya adalah menginspeksi kinerja.

Di Indonesia, lembaga yang mengemban kekuasaan eksaminatif ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi

Bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri

Disini, BPK berperan besar untuk mewujudkan Good Governance dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pada bidang pelaporan keuangan dan juga penyelenggaraan keuangan negara.

 

Kekuasaan Konstitutif

Kekuasaan konstitutif

Kekuasaan konstitutif berperan untuk menjaga dan mengubah undang-undang dasar (UUD) atau konstitusi dasar suatu negara. Umumnya lembaga ini merupakan penjaga nilai-nilai yang ada di suatu negara.

Di Indonesia sendiri, lembaga yang memegang kekuasaan konstitutif adalah Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi

Bahwa Majelis Permusyawaratan Raykat Berwenang Mengubah dan Menetapkan Undang-Undang Dasar

Hal ini sangat penting karena semua undang-undang harus sesuai secara nilai dan kerangka hukum dengan konstitusi dan perundangan dasar yang ada di suatu negara.

Di Indonesia, semua Undang Undang harus diselaraskan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta UUD 1945.

 

Kekuasaan Moneter

Bank Sentral memegang kekuasaan moneter dalam suatu negara

Kekuasaan moneter berperan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang bersifat moneter. Kebijakan ini termasuk kedalam mengatur sistem pembayaran, mengatur nilai tukar mata uang, dan hal-hal yang berhubungan dengan mata uang negara dan peredaran uang di masyarakat.

Umumnya, kekuasaan ini dipegang oleh bank sentral dari suatu negara. Lembaga ini memiliki kuasa penuh untuk mempengaruhi suplai dan permintaan uang di suatu negara.

Lembaga ini juga umumnya bisa mencetak uang meskipun nantinya akan menyebabkan inflasi jika tidak dilaksanakan dengan bijak.

Di Indonesia sendiri, kekuasaan ini dipegang oleh Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 23D UUD 1945 yang menyebutkan

Bahwa suatu negara memiliki sebuah Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam Undang-Undang

Disini, Bank Indonesia memiliki kuasa penuh untuk mempengaruhi peredaran uang di Indonesia dengan cara mencetak uang, menghancurkan uang, atau bahkan membeli surat hutang untuk meningkatkan jumlah uang di masyarakat yang kita kerap dengar sebagai quantitative easing.

Setelah kalian memahami pembagian kekuasaan secara horizontal, jangan lupa untuk membaca mengenai pembagian kekuasaan secara vertikal juga ya untuk memperluas wawasan!

Iqbal Hakim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *