Norma Hukum: Pengertian, Tujuan, Ciri, dan Contohnya!

Diposting pada

Norma hukum adalah salah satu jenis norma yang mengatur kehidupan kita sehari-hari. Bersama dengan norma agama dan norma kesusilaan, norma ini berupaya mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat tersebut.

Pengertian Norma Hukum

Norma hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara yang penerapannya dapat dipaksakan kepada masyarkat negara tersebut lewat aparatur negara seperti hakim, jaksa, polisi, dan elemen-elemen lainnya.

Pada definisi diatas, kita perlu menggarisbawahi kata-kata dapat dipaksakan yang artinya norma ini memiliki sifat memaksa dan mengikat.

Memaksa disini artnya segala macam peraturan hukum yang sudah dibentuk harus diikuti oleh semua orang. Jika tidak, maka akan ada hukuman tersendiri.

Sedangkan, mengikat disini bermaksud bahwa setiap peraturan yang dibuat berlaku kepada setiap warga negara dan orang yang tinggal di negara tersebut tanpa terkecuali.

 

Tujuan Norma Hukum

Tujuan norma hukum

Norma hukum dibentuk sedemikian rupa karena memiliki maksud dan tujuan tertentu. Berikut ini adalah beberapa tujuan dibentuknya norma hukum oleh pemerintahan suatu negara

  • Membentuk masyarakat yang memiliki jiwa nasionalis terhadap negara dan bangsa
  • Menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan teratur
  • Mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib guna mencegah terjadinya perilaku semena-mena antar sesama masyarakat.
  • Mewujudkan masyarakat yang paham akan hukum dan peraturan
  • Mencegah perbuatan masyarakat yang menyimpang dari tatanan sosial maupun masuk kedalam kategori kegiatan kriminal
  • Menegakkan sistem keadilan dan keteraturan dalam kegiatan sosial dan bermasyarakat.
  • Terbentuknya kontrol tatanan sosial yang konkret dan jelas
  • Menjatuhkan sanksi kepada pelanggar hukum agar terbentuk masyarakat yang taat hukum

Dapat kita tarik garis besar bahwa tujuan utama dari norma hukum adalah untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara individu-individu agar dapat mewujudkan masyarakat yang aman, nyaman, tentram, dan sejahtera sesuai dengan aturan yang berlaku.

 

Ciri-Ciri Norma Hukum

Norma hukum memiliki sifat dan ciri yang sedikit berbeda dengan norma lainnya. Berikut ini adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh norma hukum

  • Terdapat aturan yang bisa mengatur tingkah laku masyarakat didalam menjalankan kehidupan sehari-harinya.
  • Dibuat dan disahkan oleh lembaga resmi milik pemerintah sehingga memiliki kekuatan hukum
  • Bersifat mengikat kepada semua orang yang berkegiatan di dalam negara tersebut
  • Dapat mengenakan sanksi yang nyata kepada pelanggar seperti sanksi penjara, denda, ataupun pengurangan hak lainnya

Oleh karena itu, jika kita menemukan aturan atau norma yang memiliki keempat ciri diatas, kita dapat dengan yakin menyatakan bahwa itu adalah norma hukum.

 

Jenis Norma Hukum

Jenis norma hukum

Secara umum, terdapat 2 jenis norma hukum yaitu hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Perbedaan utama keduanya berada pada apakah hukum tersebut ditulis dalam lembaran negara yang sah dan diakui secara legal.

Agar lebih mudah mengerti, dibawah ini kita akan mencoba untuk mendalami kedua jenis norma hukum ini.

Hukum Tertulis

Seperti namanya, hukum tertulis adalah hukum yang dituliskan dalam lembaran-lembaran negara yang sudah disahkan oleh aparatur negara yang berwenang.

Karena tertulis, maka hukum ini berlaku secara universal di suatu negara dengan sifat mengikat dan memaksanya. Semua orang harus mengikuti dan menaati aturan-aturan yang ada pada hukum tertulis.

Secara umum, terdapat 2 jenis hukum tertulis yaitu hukum pidana dan juga hukum perdata.

Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan tergolong sebagai tindak pidana. Hukum ini juga mengatur apa saja hukuman yang akan diberikan kepada pelanggar-pelanggar tidak pidana tersebut.

Menurut Sudarsono, hukum pidana adalah hukum yang

Mengatur mengenai kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan

Pelanggaran terhadap kepentingan umum disini memiliki arti tindakan-tindakan yang merugikan orang lain atau bahkan merugikan kelompok masyarakat secara luas.

Contoh kasus hukum pidana antara lain adalah merampok yang termasuk kegiatan kriminal dan merugikan masyarakat luas, terutama yang dirampok.

Oleh karena itu, pelaku perampokan akan diberikan hukuman penjara ataupun denda sesuai dengan yang tertulis pada kitab hukum pidana (KUHP)

 

Hukum Perdata

Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak dan kepentingan yang terbentuk antar individu dalam suatu kelompok masyarakat.

Berbeda dengan hukum pidana, hukum ini menjangkau persoalan yang lebih sempit yaitu antar invidu. Hukum perdata digunakan ketika tindakan seseorang tidak berpengaruh pada masyarakat luas.

Contoh dari hukum perdata adalah pelanggaran kesepakatan hutang dan piutang antara dua orang. Persoalan ini hanya merugikan keduanya dan tidak merugikan orang lain.

Pelanggar hukum ini tidak akan dikenakan sanksi pidana tetapi sesuai dengan aturan yang ada pada kitab hukum perdata. Penerapan hukum perdata di Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

 

Hukum Tidak Tertulis

Hukum adat

Hukum tidak tertulis adalah hukum yang memiliki kekuatan dan bersifat mengikat pula, tetapi tidak ditulis secara resmi dalam lembaran negara dan memiliki kekuatan hukum.

Salah satu contoh hukum tidak tertulis ini adalah hukum adat yang memang tidak tertulis, tetapi jika melanggar bisa saja diberikan hukuman selain sanksi sosial seperti kurungan, pemukulan, dan sejenisnya.

Hukum adat ini hanya berlaku di daerah-daerah tertentu yang masih sangat memegang teguh adat istiadat di suatu daerah.

Karena bersifat tidak tertulis, maka hukum adat ini dapat berubah-ubah seiring dengan siapa yang memegang kekuasaan sebagai tetua adat dan juga kepercayaan serta nilai yang dianut pada kelompok masyarakat tersebut.

Hukum adat ini berlaku secara kultural dan validitasnya ditentukan oleh seberapa percaya dan patuh masyarakat tersebut pada adat. Umumnya, hukum jenis ini diatur dan dipertahankan oleh tetua adat/kepala adat yang ada di suatu wilayah.

Tokoh adat tersebut memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan, penghakiman, dan juga sanksi bagi orang-orang yang melanggar hukum adat.

Contoh dari penerapan hukum adat adalah remaja yang mencuri akan diarak keliling kampung dan diminta melakukan ganti rugi barang yang telah dicuri.

Peraturan ini tidak masuk dalam kitab perundangan dan juga tidak dilaksanakan oleh aparatur hukum. Peraturan ini merupakan kesepakatan tidak tertulis masyarakat kampung tersebut yang mencerminkan nilai-nilai lokal.

 

Proses Terbentuknya Norma Hukum

Proses terbentuknya norma hukum

Dalam suatu masyarakat, umumnya sudah terdapat norma-norma lain yang berupaya untuk menjaga ketertiban dan menjadi pedoman berkehidupan. Namun, sering kali norma-norma ini tidak diindahkan oleh masyarakat.

Hal inilah yang melatarbelakangi dibentuknya norma hukum, agar terdapat satu norma yang mengikat dan mengatur semua orang.

Proses pembentukan norma hukum sebenarnya cukup mudah dipahami. Pada dasarnya, legislator atau pembuat hukum melakukan drafting ketentuan-ketentuan yang akan dijadikan hukum. Ketentuan tersebut kemudian akan didiskusikan dengan para pemangku kepentingan yaitu aparatur negara lainnya dan juga masyarakat Indonesia.

Ketika semua elemen sudah mencapai kesetujuan ataupun mufakat, maka peraturan tersebut akan disahkan sebagai lembara negara yang mengikat semua warga negara dan juga dapat memaksa mereka untuk mengikuti.

 

Sanksi Norma Hukum

Berbeda dengan norma lainnya yang umumnya sanksinya adalah sanksi sosial, norma hukum dapat memberikan sanksi fisik dan sanksi yang lebih riil.

Artinya, ada sanksi-sanksi yang diberikan kepada seseorang dan seseorang tersebut harus menerimanya. Berbeda dengan sanksi sosial yang hanya pembatasan akses dan pelayanan oleh kelompok masyarakatnya, disini, negara juga dapat membatasi pelayanan negara atau bahkan membatasi kebebasan dari individu tersebut.

Salah satu bentuk norma hukum yang paling sering kita lihat adalah penjara dan juga denda bagi pelanggar aturan-aturan negara.

 

Contoh Norma Hukum beserta Sanksinya

Contoh norma hukum

Untuk lebih memahami norma hukum yang sudah dibahas diatas, kita akan mencoba memberikan contoh-contoh norma hukum yang cukup terkenal di Indonesia

  1. Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengambil sesuatu barang, dimana seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain, dengan maksud agar akan dimiliki namun secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun ataupun denda paling banyak enam puluh rupiah.
  2. Pasal 1234 BW yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu. Pasal ini membahas mengenai prestasi dan wanprestasi dalam perjanjian resmi.
  3. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang akan membahayakan diri, jiwa, maupun juga hartanya, termasuk keluarganya.
  4. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah akan diberhentikan oleh Presiden tanpa adanya melalui Keputusan DPRD apabila dia terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang akan diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih atau yang diancam dengan hukuman mati dimana sebagaimana yang diatur dalam Kitab UU Hukum Pidana.

Selain itu, terdapat pula beberapa contoh norma-norma hukum lain yang berlaku di masyarakat

  1. Setiap warga wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) jika sudah menginjak umur dewasa yaitu 17 tahun
  2. Suatu keluarga wajib memiliki kartu keluarga yang sah
  3. Tiap anak wajib mengikuti pendidikan sekolah
  4. Orang yang melaksanakan kesalahan dan melanggar hukum, maka harus diberi hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku
  5. Orang yang menggunakan fasilitas transportasi umum harus mengikuti aturan yang ada pada transportasi tersebut seperti dilarang membawa benda berbau menyengat ataupun membawa senjata tajam
  6. Dilarang mendiskusikan atau menyebutkan kata bom di bandara udara. Jika ada yang melanggar maka dapat dikenakan sanksi kriminal
  7. Pengguna kendaraan bermotor di jalan raya wajib menaati aturan lalu lintas, seperti memakai helm saat menggunakan sepeda motor, berhenti jika ada lampu merah, dan memiliki SIM serta SKKB yang sah

Ternyata, banyak sekali unsur kehidupan sehari-hari kita yang diatur oleh norma hukum ya teman-teman.

Oleh karena itu, ada baiknya kita paham akan hukum-hukum dan berlaku serta menaati hukum tersebut karena pada dasarnya Indonesia adalah sebuah negara hukum yang menjunjung tinggi pelaksanaan hukum.

Iqbal Hakim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *