Lembaga Legislatif: Pengertian, Wewenang, Tugas, serta Lembaganya

Diposting pada

Lembaga legislatif merupakan salah satu jenis lembaga yang berperan penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Lembaga ini merupakan salah satu dari tiga lembaga yang termasuk kedalam trias politica atau pembagian kekuasaan menurut Montesquieu (1689- 1755). Dua lembaga lainnya adalah lembaga Eksekutif dan juga lembaga Yudikatif.  

Di negara Indonesia, lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi sebagai sebuah lembaga legislatif adalah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), serta MPR (Majelis Permusywaratan Rakyat).

Lembaga-lembaga ini memiliki peran penting sebagai pembuat Undang-Undang Dasar yang nantinya akan menjadi hukum dalam menjalankan pemerintahan.

Untuk memahami lembaga legislatif lebih lanjut, berikut adalah informasi seputar lembaga legislatif.

Pengertian lembaga legislatif

Lembaga legislatif adalah lembaga yang melakukan fungsi legislasi atau pembentukan aturan-aturan yang berlaku di suatu wilayah

Beberapa ahli memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai lembaga legislatif. Meskipun begitu, inti dari apa yang mereka sampaikan relatif sama.

Menurut Montesquieu, lembaga legislatif adalah

magistrat atau penguasa yang mengeluarkan suatu hukum dan aturan yang berlaku di suatu wilayah.

Sedangkan, John Locke menjelaskan bahwa kekuasaan legislatif adalah

kekuasaan untuk membuat dan membentuk Undang-Undang (UU) yang mengikat di suatu wilayah kekuasaan tertentu.

Berdasarkan kedua pengertian diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa lembaga legislatif adalah sebuah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang sebagai suatu hukum yang berlaku dalam suatu negara.

 

Lembaga Legislatif di Indonesia

Sistem pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi 3 kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif, dan juga Yudikatif.

Dalam menjalankan fungsi Legislatif dalam pemerintahan, terdapat 3 lembaga utama yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

MPR adalah salah satu lembaga legislatif yang ada di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Lembaga ini bersifat bikameral dan terdiri dari anggota DPR maupun DPD.

Lembaga ini memiliki hak untuk melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan dengan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang dasar.

Secara fungsi, MPR juga berfungsi untuk menjaga agar UUD 1945 tetap berada dalam bentuk yang murni dan sesuai dengan perkembangan zaman di Indonesia.

Oleh karena itu, MPR adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang boleh mengubah Undang Undang Dasar 1945.

Untuk menunjang keberjalanan fungsi-fungsinya, MPR diharuskan untuk melakukan paling sedikit sidang 1 kali dalam lima tahun di Jakarta sebagai ibukota negara.

Pada zaman dahulu, sebelum UUD 1945 diamandemen, MPR merupakan lembaga negara tertinggi serta lembaga legislatif tertinggi yang ada dalam negara Indonesia.

Sekarang, kedudukan MRP setara dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.

 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat

DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah para wakil rakyat yang dipilih secara langsung dengan masa jabatan 5 tahun.

Lembaga ini memiliki fungsi legislasi (pembuat undang-undang), anggaran dan juga fungsi pengawasan terhadap pemerintah Indonesia.

Sebagai dewan perwakilan, diharapkan DPR dapat merangkum suara rakyat dan memberikannya kepada para eksekutif yang menjalankan pemerintahan.

Untuk menjalankan fungsi-fungsinya dalam mengatur legislasi di Indonesia, DPR bersidang satu kali dalam setahun.

Selain itu, DPR juga memiliki hak imunitas dan hak bertanya kepada presiden. Hal ini penting agar lembaga ini mampu mengawasi dan menjadi rekan kritis dari pemerintah.

DPR merupakan wujud dari perwakilan daerah yang ditempatkan di pemerintahan pusat.

 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah memiliki peran yang hampir sama dengan DPR tetapi lembaga ini lebih berfokus kepada tiap daerah dan ada pada level provinsi.

Lembaga ini memiliki peran untuk menjadi perwakilan dari tiap daerah untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam daerah dan sumber daya ekonomi daerah.

DPRD juga dapat membahas hal lainnya bersama DPR yang berkaitan dengan hubungan pusat-daerah, pajak, pendidikan dan agama seperti yang diatur dalam undang-undang pasal 22D.

 

Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif

Tugas dan wewenang dari lembaga-lembaga legislatif ini semuanya diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi dasar negara Indonesia.

Berikut ini adalah fungsi serta wewenang yang dimiliki oleh tiap lembaga sesuai dengan UUD 1945.

Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat

Berikut ini adalah tugas dan juga wewenang yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan Undang Undang Dasar

  1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar
  2. MPR juga memiliki berperan untuk melakukan pengawasan dalam memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut undang-undang dasar.
  3. Menjadi saksi ketika presiden dan wakil presiden melakukan sumpah dan janjinya untuk menjalankan tugas dan memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan tugas dan wewenang diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa MPR memiliki tugas utama sebagai penjaga UUD 1945 serta melantik dan memberhentikan presiden serta wakil presiden yang sedang menjabat.

 

Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat

Berikut adalah tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan UUD

  1. Melakukan fungsi pengawasan kepada presiden dan wakil presiden dengan mangajukan usul pemberhentian jika memenuhi syarat yang terdapat dalam undang-undang dasar.
  2. Menjadi saksi ketika presiden dan wakil presiden melakukan sumpah dan janjinya untuk menjalankan tugas dan memenuhi kewajibannya.
  3. Memberikan persetujuan saat presiden membuat pernyataan perang, perdamaian dan penjanjian dengan negara lain.
  4. Memberikan persetujuan ketika presiden membuat perjanjian internasional.
  5. Memberikan pertimbangan dalam mengangkat duta dan konsul oleh presiden.
  6. Melakukan pertimbangan kepada presiden saat memberikan amnesti dan abolisi.
  7. Memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang.
  8. Memberikan persetujuan rancang undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan oleh presiden sebagai fungsi anggaran DPR.
  9. Menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
  10. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Secara umum, fungsi dari DPR adalah sebagai check and balance bagi kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh pemerintahan.

Fungsi utamanya adalah untuk mengawasi kinerja pemerintah, memberikan pertimbangan dan saran kepada pemerintah, serta membentuk undang-undang dan regulasi yang akan mengarahkan kinerja lembaga-lembaga eksekutif.

Selain itu, DPR juga berperan untuk menyerap dan menyampaikan aspirasi rakyatnya. Hal ini senada dengan namanya yaitu sebagai dewan perwakilan.

 

Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah

Berikut ini adalah tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia

  1. Seperti dijelaskan dalam undang-undang, DPD memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-uandang dasar mengenai otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta perimbangan keungan pusat dan daerah, serta yang berkaiatan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada Dewan Perwakilan Rayat (DPR).
  2. Membahas rancangan undang-undang dan memberikan pertimbangan kepada DPR.
  3. Melakukan pengawasan atsa pelaksanaan undang-undang.
  4. Memberikan pertimbangan mengenai rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara yang dibahas oleh presiden dan dewan perwakilan rakyat (DPR).
  5. Menerima hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK

Sesuai dengan penjabaran wewenang dan tugas yang ada diatas, DPD berperan menjalankan fungsi yang mirip dengan DPR. Yaitu, sebagai lembaga pertimbangan dan juga pengawasan kinerja pemerintahan, tetapi pada tingkatan provinsi.

Disini, DPD juga berperan besar dalam mengatur dan mengajukan aturan-aturan yang termasuk dalam lingkup otonomi daerah dan hubungan daerah dengan pusat.

 

Langkah Membuat Rancangan Undang-Undang

Langkah membuat Undang-Undang

Seperti kita ketahui bahwa wewenang utama dari lembaga legistalif adalah kekuasaan pembuat undang-undang.

Berikut ini adalah alur dari pembuatan undang-undang yang ada di Indonesia.

  1. Rancangan undang- undang dasar diajukan oleh presiden, DPR atau DPD
  2. Rancangan undang-undang (RUU) kemudian dimasukkan kedalam program legislasi nasional oleh badan legislasi DPR
  3. Pembuatan Naskah akademik dalam membuat RUU kecuali untuk RUU Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta pencabutan RUU atau pencabutan Perpu
  4. Pimpinan DPR memberitahukan adanya usulan RUU dan membagikan kepada anggota rapat paripurna
  5. Pemutusan mengenai RUU akan diterima dengan perubahan atau ditolak
  6. Apabila disetujui RUU yang telah diajukan, maka akan dilakukan dua kali tingkat pembicaraan
  7. Rapat paripurna akan membahas mengenai penyampaian laporan, pendapat mini DPD, hasil pembicaraan pertama, pendapat mini fraksi, penyataan perseujuan atau penolakan menurut anggota dan tiap fraksi.
  8. Keputusan yang diambil merupakan atas keputusan dari suara terbanyak
  9. Jika RUU diseujui oleh DPR dan wakil pemerintah maka hasil RUU diserahkan kepada presiden untuk ditanda tangani
  10. Apabila tidak ditandatangi oleh presiden dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak RUU disetujui, RUU tetap sah dan menjadi undang-undang

Lembaga legislatif memberikan peran yang crusial dalam pemerintahan di negara Indonesia.

Dengan adanya peran dari lembaga ini, undang-undang yang mengatur hukum harusnya menjadi lebih terarah dan memberikan suara rakyat untuk bisa terdengar oleh pemerintah.

Lembaga legislatif juga memberikan pengawasan anggaran pendapatan belanja negara hingga pengawasan terhadap pemerintah Indonesia. Nah itu dia beberapa informasi penting mengenai lembaga legislatif.

Iqbal Hakim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *