Lembaga Eksekutif: Pengertian, Wewenang, Tugas, dan Lembaganya

Diposting pada

Lembaga eksekutif adalah salah satu lembaga yang ada dalam sistem pemerintahan indonesia yang berfungsi sebagai eksekutor hukum dan penggerak roda pemerintahan.

Masyarakat Indonesia mulai mempelajari informasi ini sejak pendidikan awal sekolah dasar. Memahami pembelajaran ini menjadi poin penting untuk mengenal bagaimana sistem pemerintahan negara kita berjalan.

Peran utama dari lembaga ini adalah sebagai pelaksana dari aturan hukum yang dibuat (Undang-Undang Dasar).

Mereka memiliki peran yang sangat dibutuhkan dan penting dalam pelaksanaan sistem pemerintahan.

Sebagai contoh dari lembaga ini adalah presiden dan wakil presiden. Untuk lebih lengkapnya, mari kita kupas satu persatu informasi lengkap dari lembaga ini!

Pengetian Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Eksekutif merupakan pelaksana dari regulasi yang dibuat oleh lembaga legislatif sebagai pembuat Undang-undang.

Jika di era lama kekuasaan tertinggi negara Indonesia diletakkan sepenuhnya pada MPR, kini ketiga lembaga yakni legislatif, yudiktif dan eksekutif berperan dalam level yang sama dalam sistem pembagian kekuasaan.

Eksekutif berperan besar dalam menjalankan aktivitas pemerintahan sehari-hari. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sebuah negara.

Tanpa adanya lembaga eksekutif, maka aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh lembaga legislatif tidak akan berguna karena tidak ada yang menjalankan.

 

Lembaga Eksekutif di Indonesia

Lembaga eksekutif di Indonesia

Terdapat beberapa lembaga eksekutif yang ada di Indonesia dan membantu menjalankan aktivitas pemerintahan sehari-hari di suatu negara.

Lembaga tersebut antara lain adalah

  • Presiden
  • Wakil presiden
  • Kementrian negara
  • Pejabat setingkat mentri
  • Lembaga pemerintahan non-pemerintahan

Agar kalian lebih paham, dibawah ini akan dijelaskan secara lebih rinci setiap lembaga tersebut

Presiden

Presiden Indonesia adalah kepala negara yang juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Menurut UUD 1945, presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan dalam suatu negara.

Sebagai kepala negara, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dalam menjalankan tugasnya serta menteri-menteri yang dipilih langsung oleh presiden.

Keberjalanan sehari-hari sebuah negara dipengaruhi oleh kebijakan presiden serta wakil dan staff-staffnya.

Di beberapa negara lain, presiden hanya berperan sebagai kepala negara sedangkan kepala pemerintahannya di pegang oleh seorang perdana menteri.

Perdana mentri tersebut ada jika suatu negara menganut sistem Parlementer. Tetapi, Indonesia yang menganut sistem presidensial tidak menenal seorang perdana mentri.

 

Wakil Presiden

Wakil presiden adalah seorang pembantu presiden dalam menjalankan tugasnya. Wakil presiden juga berhak untuk menggantikan presiden dalam situasi-situasi tertentu.

Apabila presiden meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan oleh MPR, maka wakil presiden akan menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Hal ini pernah terjadi ketika Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh wakil presidennya yaitu B.J Habibie.

Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum seperti disebutkan dalam undang-undang dengan masa jabatan selama 5 tahun.

 

Kementerian Negara

Kementrian negara dikepalai oleh mentri yang mengurus bidang-bidang tertentu sesuai dengan tugasnya. Para menteri ini bergabung dalam kabinet yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Fungsi utama dari kementrian dan mentri adalah untuk membantu keberjalanan pemerintahan di suatu negara secara lebih spesifik.

Tidak mungkin semuanya dikontrol langsung oleh presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, fungsi-fungsi yang lebih detail ini dijalankan oleh mentri terkait.

Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri seperti disebutkan dalam Bab V pasal 17 Undang Undang Dasar (UUD 1945).

 

Pejabat Setingkat Menteri

Pejabat setingkat menteri juga tergabung kedalam lembaga eksekutif dan berkedudukan dibawah presiden. Seperti kementerian negara, pejabat setingkat menteri juga betanggung jawab langsung kepada presiden.

Pejabat setingkat mentri yang ada di Indonesia antara lain adalah

  • Jaksa Agung
  • Kepala Badan Intelijen Negara
  • Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengamanan dan Pengendalian Pembangunan
  • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
  • Sekretaris Kabinet
  • Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
  • Panglima Tentara Nasional Indonesia

Jika diperhatikan, setiap pejabat ini memiliki fungsi spesifik dalam menjalankan suatu negara.

Oleh karena itu, sudah sepantasnya mereka termasuk kedalam institusi eksekutif yang ada dalam suatu negara karena memang menjalankan aktivitas pemerintahan dalam negara sehari-hari.

 

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Lembaga pemerintah non-kementerian menjadi salah satu struktur pemerintahan pusat dan termasuk kedalam lembaga eksekutif seperti halnya pejabat setingkat menteri.

Lembaga ini juga bertanggung jawab langsung kepada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Contoh dari lembaga pemerintahan non kementerian adalah

  • Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
  • Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)
  • Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Kepegawaian Negara (BKN)
  • Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Badan Narkotik Nasional (BNN)
  • Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
  • Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
  • Badan Pusat Statistik (BPS)
  • Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
  • Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
  • Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

Senada dengan kementrian dan pejabat pemerintahan setingkat mentri, lembaga-lembaga ini memiliki fungsi yang sangat spesifik dalam membantu keberjalanan sehari-hari pemerintahan dalam suatu negara.

 

Tugas dan Wewenang Lembaga Eksekutif

Tugas dan wewenang lembaga eksekutif

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, lembaga eksekutif ini terdiri dari kepala pemerintan (Presiden), wakil presiden, menteri, serta lembaga-lembaga lainnya yang membantu dalam pelaksanaan pemerintahan.

Agar kalian lebih paham peran dan pentingnya lembaga eksekutif dalam menjalankan suatu negara, pada bagian ini akan kita bahas tugas dan wewenang mereka.

Secara umum, tugas dan wewenang dari lembaga eksekutif antara lain adalah

  • Menyelenggarakan pemerintahan negara
  • Merencanakan hal-hal penting sesuai dengan lingkup wewenangnya
  • Melaksanakan rencana-rencana yang sudah dibuat

Agar kalian lebih paham, akan dijelaskan secara lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang lembaga eksekutif dibawah ini

Menyelenggarakan Pemerintahan Negara

Yang dimaksud dengan menyelenggarakan pemerintahan negara adalah lembaga eksekutif berwenang untuk melaksanakan aktivitas pemerintahan sesuai dengan wewenangnya masing-masing.

Pemerintahan disini pada dasarnya adalah mengalokasikan sumber daya alam, menegakkan peraturan, membentuk rencana kerja, dan menjalankan rencana-rencana tersebut.

Tentu saja, pelaksanaan pemerintahan ini harus disandingkan dengan undang-undang dan norma hukum yang berlaku di wilayah tersebut.

Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kestabilitasan tata kehidupan pemerintahan negara dengan baik dan benar berdasarkan hasil keputusan yang ditetapkan sebagai undang-undang.

 

Merencanakan Sesuai dengan Lingkup Wewenangnya

Wewenang lainnya adalah untuk melakukan perencanaan terhadap hal-hal yang penting sesuai dengan lingkup wewenang yang mereka miliki. Selain itu, mereka juga merencanakan ini sesuai dengan wilayah yang dipimpin oleh lembaga eksekutif tersebut.

Tentu saja, perencanaan ini harus dilakukan sesuai dengan konteks peraturan yang berlaku di tempat tersebut.

Dengan merencanakan terlebih dahulu hal-hal yang perlu dilakukan terhadap suatu wilayah, visi misi serta tujuan dari presiden dapat dengan mudah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga eksekutif.

 

Menjalankan Rencana yang Sudah Dibuat

Setelah membuat rencana matang mengenai aktivitas apa saja yang akan dilakukan, wewenang lembaga eksekutif lainnya adalah melaksanakan rencana-rencana yang telah dibuat.

Kemampuan lembaga eksekutif untuk merealisasikan secara langsung rencana-rencananya merupakan salah satu indikator kinerja lembaga ini yang paling penting.

Sebuah lembaga eksekutif yang tidak mampu menjalankan fungsi dan rencana kerjanya, akan dianggap gagal.

Tetapi, tentu saja pelaksanaan ini harus dilaksanakan dalam kerangka hukum yang berlaku dalam negara tersebut agar tetap menjaga kestabilan negara dan supremasi hukum.

Hal ini penting karena Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan hukum diatas segalanya.

Selain tugas-tugas umum ini, kita juga akan membahas mengenai tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan.

Tugas dan Wewenang Presiden

Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki tugas dan wewenang tertentu yang dijelaskan dalam Undang Undang Dasar 1945.

Tugas dan wewenang seorang presiden antara lain adalah

  1. Presiden mengakat duta dan konsul
  2. Presiden menerima penempatan duta negara lain
  3. Presiden berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  4. Presiden berwenang untuk memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA)
  5. Selain itu, Presiden juga memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  6. Presiden wewenang untuk memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan
  7. Presiden mengangkat menteri-menteri
  8. Memegang kekuasaan pemerintahan
  9. Menetapkan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang
  10. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
  11.  Membuat perjanjian international
  12. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
  13. Menetapkan hakim agung dan calon yang diusulkan Komisi Yudisial
  14. Presiden berwenang untuk menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR dan Mahkamah agung
  15. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial

Namun, dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut, tentu saja presiden tidak sendiri.

Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dibantu oleh jajarannya yang terdiri dari lembaga-lembaga eksekutif yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

 

Contoh Tugas dan Wewenang Lembaga Eksekutif

Contoh tugas dan wewenang lembaga eksekutif

Agar kalian lebih paham mengenai tugas dan wewenang lembaga eksekutif, kita akan mencoba untuk membahas contoh-contoh tugas mereka dalam kehidupan sehari-hari

Contoh dari tugas dan wewenang lembaga eksekutif antara lain adalah

  • Membangun dan memperbaiki jembatan
  • Menyediakan sarana transportasi umum
  • Membangun sekolah

Contoh-contoh yang sudah disebutkan diatas akan kita bahas secara lebih detail dibawah ini

Membangun dan Memperbaiki Jembatan

Jembatan merupakan salah satu prasarana transportasi yang sangat penting, terutama bagi kota-kota yang berada dekat dengan sungai besar seperti Palembang.

Tanpa adanya jembatan, akan sangat sulit bagi masyarakat untuk bepergian.

Fungsi dasar dari lembaga eksekutif adalah untuk menjalankan pemerintahan dan mengayomi warga negaranya. Oleh karena itu, menjamin aksesibilitas yang baik sangatlah penting.

Disinilah peran lembaga eksekutif untuk memperbaiki infrastruktur jembatan dan juga memperbaikinya ketika sudah rusak.

Fungsi ini umumnya dijalankan oleh Kementrian PUPR dan lembaga-lembaga daerah yang setara. Selain itu, rencana perbaikannya umumnya diteken oleh Bappeda atau bahkan Bappenas. Dua lembaga yang mengatur struktur dan pola ruang di Indonesia.

 

Menyediakan Sarana Transportasi Umum

Senada dengan jembatan, sarana transportasi umum juga merupakan salah satu hal yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat.

Penyediaan sarana transportasi umum merupakan kewajiban dari pemerintah daerah, terutama lembaga eksekutif yang berhubungan dengan pelayanan publik dari suatu wilayah.

Transportasi umum ini dapat disediakan dalam berbagai macam bentuk, mulai dari bus, kereta commuter, hingga jaringan monorail ataupun kereta MRT.

 

Membangun Sekolah

Sekolah menjadi prasarana yang sangat penting untuk mendukung salah satu sila Pancasila yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Disini, negara memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oleh karena itu, pemerintah harus menjalankan kewajibannya dalam menyediakan fasilitas pendidikan.

Disini, lembaga eksekutif juga berperan besar dalam menjamin keterjangkauan pendidikan serta kualitas pendidikan yang ada pada masyarakat.

Pengaturan serta pengelolaan sekolah-sekolah yang disediakan oleh negara ini jatuh dibawah kewenangan Kemdikbud sedangkan untuk madrasah dibawah kemenangan Kementrian Agama.

Mempelajari lembaga eksekutif menjadi modal penting untuk mempelajari Indonesia dan tata cara sistem pemerintahan bekerja.

Semoga informasi ini memberikan para pembaca ilmu yang bermanfaat dan bisa memahami sistem pemerintahan, terutama lembaga eksekutif dengan lebih baik. Semangat mempelajari!

Iqbal Hakim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *